Expresi.co – DPRD Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota Bontang mempercepat penerapan sistem digital dalam pengelolaan layanan dan pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan yang masih mungkin terjadi melalui sistem manual.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Karena itu, sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu mengikuti perkembangan agar lebih efektif dan akuntabel.

“Sekarang dunia sudah ada di genggaman. Anak kecil saja sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Menurut Rustam, berbagai layanan yang berkaitan dengan penerimaan daerah sebaiknya telah terhubung dengan aplikasi digital sehingga seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis. Sistem seperti itu dinilai mampu mengurangi kesalahan pencatatan sekaligus mempersempit peluang terjadinya kebocoran pendapatan.

“Kalau tidak menggunakan aplikasi, saya yakin masih banyak potensi kehilangan pendapatan. Dengan sistem digital, seluruh transaksi dapat tercatat dengan baik, lebih transparan, dan mudah diawasi,” katanya.

Selain mendorong digitalisasi, Rustam juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada persentase capaian pendapatan daerah. Menurutnya, angka realisasi yang terlihat tinggi belum tentu mencerminkan kinerja optimal apabila target yang ditetapkan sejak awal masih rendah.

“Tadi laporannya memang terlihat bagus, ada yang mencapai 100 persen bahkan 200 persen. Namun jika target awalnya kecil, tentu capaian itu belum tentu menggambarkan hasil yang optimal,” jelasnya.

Ia menilai masih terdapat peluang peningkatan PAD yang belum tergarap secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital sehingga pengawasan terhadap transaksi belum berjalan optimal.

Rustam juga menyinggung kebiasaan masyarakat dalam transaksi tunai yang sering mengabaikan nominal kecil. Menurutnya, apabila pencatatan masih dilakukan secara manual, kondisi tersebut dapat menjadi celah hilangnya sebagian penerimaan daerah.

“Kalau sistemnya digital, semuanya tercatat otomatis dan tidak ada lagi celah kehilangan pendapatan,” pungkasnya. (Adv)