DPRD Kutim Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan Desa Sepaso Selatan dengan PT KIN

EXPRESI.CO, KUTAI TIMUR – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, Eddy Markus Palinggi, memimpin rapat mediasi untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, dan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN). Mediasi ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kutai Timur beberapa waktu lalu sebagai tindak lanjut atas surat permohonan dari perwakilan warga Desa Sepaso Selatan yang diajukan pada 30 September 2024.

Pertemuan dimulai pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh kelompok tani Karya Bakti Sepaso Selatan, perwakilan warga, pihak PT KIN, serta sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam diskusi tersebut, isu utama yang dibahas adalah tumpang tindih sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna usaha (HGU) di area yang menjadi sengketa.

Eddy Markus menekankan pentingnya memverifikasi data untuk memastikan keabsahan klaim dari masing-masing pihak. Ia menegaskan bahwa setiap pihak harus menyajikan bukti-bukti yang sahih agar sengketa ini dapat diselesaikan dengan adil. “Kami akan memeriksa secara menyeluruh data-data terkait sengketa ini. Perlu ada pengecekan lapangan agar semua pihak mendapat kejelasan,” ungkap Eddy dalam rapat tersebut.

Dalam rapat, disepakati bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan kunjungan langsung ke lokasi lahan yang menjadi objek sengketa. Eddy memastikan bahwa kunjungan kerja ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan melibatkan OPD terkait, seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan, dan Dinas PUPR Bidang Penataan Ruang, untuk mendukung verifikasi di lapangan.

Melalui pengecekan lapangan, DPRD Kutim berharap dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan secara menyeluruh. Eddy juga meminta agar semua pihak bersikap kooperatif dalam proses ini sehingga mediasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil.

Dengan upaya ini, DPRD Kutim menunjukkan komitmennya untuk mendukung penyelesaian sengketa lahan secara transparan dan memfasilitasi dialog yang membangun demi tercapainya solusi terbaik bagi masyarakat dan perusahaan. (adv)