EXPRESI.co, BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang segera melakukan mutasi pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Menurut Andi Faiz, program kerja wali kota harus didukung penuh oleh para pejabat Pemkot. Jika ada pegawai yang tidak bekerja secara efektif atau gagal menerjemahkan visi-misi kepala daerah, maka mereka sebaiknya dimutasi.
“Saya atas nama DPRD meminta kepada Pemkot, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota untuk mengevaluasi para pejabat. Mereka yang tidak bisa bekerja efektif dan tidak mampu menerjemahkan visi-misi harus segera dimutasi, karena regulasi sudah mengatur hal tersebut,” tegas Andi FaizFaiz saat memimpin Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Bontang.
Ia mengaku geram dengan sejumlah kepala OPD yang kerap mangkir dari rapat bersama DPRD, padahal agenda yang dibahas menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kami ingin pemerintah, OPD, dan DPRD bisa bekerja seirama. Jangan sampai ke depan masih ada kepala OPD yang diundang rapat oleh DPRD tetapi tidak hadir tanpa alasan jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah, dan para kepala dinas.
“Kami tidak ingin ada miskomunikasi yang menghambat pembangunan. DPRD dan pemerintah adalah mitra sejajar yang harus saling mendukung,” tambahnya.
Andi Faiz juga menyampaikan harapannya kepada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan Wakil Wali Kota, Agus Haris, agar melakukan evaluasi kinerja, terutama di tingkat lurah.
“Utamanya lurah-lurah, saya lihat tadi banyak lurah berseragam putih-putih, semoga hatinya juga seputih itu dalam melayani masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa kepala OPD wajib menjalankan kebijakan kepala daerah. Jika ada pejabat yang tidak hadir dalam rapat-rapat penting, maka harus dievaluasi.
“Wajib ditegur, sekali, dua kali, bahkan kalau sampai tiga kali, bisa dikenakan sanksi. Itu berarti mereka mengabaikan fungsinya sebagai pelayan rakyat,” ujar Agus Haris.
Ia juga sependapat dengan Ketua DPRD bahwa pejabat yang tidak mau bekerja sama dalam menjalankan kebijakan kepala daerah tidak bisa dipertahankan.
“Semua kepala daerah pasti ingin didukung oleh tenaga-tenaga yang memahami dan siap bekerja sama menjalankan visi-misi. Kalau ada pejabat yang tidak peduli, tentu kita tidak bisa sejalan,” tegasnya.
Namun, terkait usulan mutasi jabatan, Agus Haris enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan penuh Wali Kota Bontang.
“Saya belum tahu soal itu, karena itu adalah domain Ibu Wali Kota,” tutupnya. (*/Fn)
Tinggalkan Balasan