EXPRESI.co, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra menyoroti kekurangan tenaga dokter di wilayah Kaltim yang masih jauh dari standar ideal. Ia mengungkapkan bahwa provinsi ini masih memerlukan sekitar 2.000 dokter untuk mencapai rasio ideal yang ditetapkan WHO, yaitu satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
Dengan populasi Kaltim yang mencapai 4,05 juta jiwa pada pertengahan 2024, jumlah dokter yang ada saat ini baru sekitar 2.000 orang. Dari sisi pendidikan, Kaltim telah memiliki dua universitas yang membuka fakultas kedokteran, yakni Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Namun, Andi menilai kedua institusi ini masih memerlukan waktu puluhan tahun untuk mencetak jumlah dokter yang memadai.
“Dengan kekurangan 2.000 dokter, butuh bertahun-tahun untuk mengejar ketertinggalan,” kata Andi, Kamis (14/11/2024).
Andi juga menyoroti distribusi dokter yang tidak merata di Kaltim. Sebanyak 80 persen dari total dokter di Kaltim terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, sementara wilayah pelosok masih kekurangan tenaga kesehatan.
Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong adanya regulasi yang mewajibkan lulusan kedokteran untuk bertugas di daerah asal mereka, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah terpencil. “Tidak semua mahasiswa kedokteran berasal dari kota besar. Harus ada aturan yang mengatur agar mereka kembali ke daerah asalnya setelah lulus,” tegasnya.
Menurut Andi, salah satu penyebab ketimpangan ini adalah fasilitas dan insentif yang lebih menarik di kota-kota besar, seperti gaji yang lebih tinggi, fasilitas rumah dinas, serta peluang karier yang lebih luas. Ia mengusulkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif lebih bagi dokter yang bersedia bertugas di daerah terpencil.
Andi mencontohkan keberhasilan Pemkot Bontang di masa kepemimpinan Neni Moerniaeni, yang menawarkan insentif besar untuk menarik dokter spesialis. “Langkah seperti ini bisa diterapkan oleh pemerintah provinsi agar pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Kaltim dapat tercapai,” ujarnya.
Andi menegaskan bahwa kesejahteraan dokter yang bertugas di daerah terpencil harus menjadi prioritas. Fasilitas yang memadai, akses infrastruktur yang baik, serta suasana kerja yang nyaman menjadi kunci agar dokter mau bertugas di wilayah tersebut.
“Kalau kesejahteraan terjamin, fasilitas bagus, akses jalan memadai, dan ada insentif tambahan, saya yakin dokter akan mau bertugas di daerah terpencil,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa akses layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografis. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim. (adv)
Tinggalkan Balasan