EXPRESI.co, SAMARINDA – Insiden kapal tongkang pengangkut kayu yang menabrak Jembatan Sungai Mahakam pada Minggu (16/2) kembali memicu keprihatinan publik. Meski Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menyatakan jembatan masih aman digunakan, rekaman CCTV memperlihatkan adanya guncangan signifikan saat insiden terjadi.
Menanggapi tuntutan agar Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dicopot, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi menekankan bahwa hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Itu adalah wewenang dari pemerintah pusat,” ujar Reza —sapaan akrabnya.
Namun demikian, Reza menegaskan bahwa fokus utama saat ini harus diarahkan pada pencarian solusi jangka panjang yang efektif demi keselamatan masyarakat. Pasalnya, Jembatan Mahakam merupakan infrastruktur vital bagi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di Kaltim.
“Ini bukan pertama kali Jembatan Mahakam ditabrak. Sudah terjadi sebanyak 22 kali,” beber Reza.
Politisi Gerindra itu menyayangkan minimnya langkah konkret dari instansi terkait dalam mengatasi persoalan lalu lintas sungai yang semakin kompleks. Ia menilai perlu adanya inovasi dalam pengawasan dan pengaturan arus pelayaran sungai untuk mencegah insiden serupa.
“Harusnya ada sensor navigasi atau CCTV tambahan yang dapat memantau dan mengatur lalu lintas sungai secara real-time,” sarannya.
Ia juga mengusulkan agar Perusda bersama PELINDO dan KSOP segera duduk bersama untuk merumuskan sistem pengelolaan lalu lintas sungai yang lebih aman dan teratur.
“Intinya Perusda yang bekerja sama dengan PELINDO, KSOP, bisa mencari satu rumusan agar lalu lintas sungai ini lebih terkontrol dan tidak menimbulkan bahaya lagi, terutama terhadap Jembatan Mahakam,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan