EXPRESI.co, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Abdi Firdaus, mengungkapkan komitmen Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kutim dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Abdi menyatakan fokus pada penyusunan APBD yang memprioritaskan program sebagai kebutuhan utama masyarakat.
Menurut Abdi, fokus ini sejalan dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK). Dia menekankan pentingnya membangun sistem penganggaran yang menggabungkan perencanaan kinerja anggaran tahunan dan keterkaitan dana dengan hasil yang diharapkan.
“Tolak ukur keberhasilan yang telah dirancang adalah hasil pencapaian anggaran dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Abdi menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan evaluasi pencapaian dan kegagalan di tahun sebelumnya.
Dia berharap perubahan angka dalam rancangan APBD 2024 menjadi terencana dan rasional, dapat dipertanggungjawabkan, serta membawa perubahan dan perbaikan bagi Kutai Timur.
Fraksi Partai Demokrat menitikberatkan pada kejelasan program yang berkorelasi dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah.
Abdi menyampaikan apresiasi terhadap kenaikan pendapatan daerah yang signifikan dari 8,5 triliun menjadi 9,1 triliun, dan mendorong pemerintah untuk lebih teliti melihat sektor-sektor yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Abdi juga memberikan beberapa pesan kepada pemerintah, termasuk perlunya perbaikan infrastruktur di desa-desa Kecamatan Teluk Pandan dan Bengalon, percepatan normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir, serta insentif untuk sopir dan tenaga angkut sampah di Bengalon.
Selanjutnya, dia menyoroti kebutuhan pembangunan SMA atau SMK di Sangkima, perbaikan jalan di beberapa desa, percepatan pemekaran desa menjadi desa definitif, bantuan modal untuk UMKM terdampak COVID-19, program menjadikan Kutim sebagai kota hijau, dan maksimalisasi aset dan potensi pariwisata di seluruh kecamatan sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Adv)
Tinggalkan Balasan