EXPRESI.co, KUTIM — Usai dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim), Trisno langsung memaparkan kerangka kerja bertajuk “KAKs Mantap” sebagai panduan koordinasi antar perangkat daerah dalam menjalankan program pemerintah daerah.

‎Konsep KAKs Mantap, menurut Trisno, merupakan pendekatan kerja holistik yang menekankan koordinasi, asistensi, dan konsolidasi yang jelas serta terukur di setiap tahapan pelaksanaan program.

‎“Koordinasi itu harus jelas, siapa yang bertanggung jawab, apa yang digaransikan, dan bagaimana rencana aksinya. Asistensi dan konsolidasi juga harus konkret dan terukur,” ujarnya, Kamis 18 Desember 2025.

‎Kerangka kerja tersebut akan menjadi acuan dalam mendukung 50 program unggulan Bupati Kutim, yang melibatkan lintas sektor, mulai dari 18 organisasi perangkat daerah (OPD), 18 kecamatan, 21 puskesmas, hingga tiga rumah sakit di Kutai Timur.

‎Trisno menegaskan, sinkronisasi antarunit menjadi kunci agar setiap program dapat berjalan sesuai perencanaan dan tidak tumpang tindih.

‎Sebagai contoh, ia menyoroti program satu Kepala Keluarga (KK) satu sertifikat, yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, seperti Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa dan kecamatan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

‎Menurutnya, seluruh data pendukung mulai dari jumlah KK, bidang tanah, target jangka panjang, hingga ketersediaan anggaran harus disusun secara jelas sejak awal perencanaan.

‎Hal serupa juga berlaku pada program Beasiswa Kutim Tuntas. Trisno menilai keberhasilan program tidak semata diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar terakomodasi.

‎Ia menekankan pentingnya penggunaan data lulusan SMA dan potensi mahasiswa baru sebagai dasar penyusunan program, bukan sekadar berpatokan pada angka anggaran tahunan.

‎Sebagai langkah awal, Trisno menyebut akan fokus membangun big database yang terintegrasi sebagai fondasi koordinasi dan perencanaan lintas sektor.

‎Ia mengakui Kutim sebenarnya telah memiliki data di masing-masing unit, namun perlu disinkronkan agar terhubung dan saling melengkapi.

‎“Bukan soal siap atau tidak siap. Data yang terintegrasi menjadi kunci agar semua program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran,” kata Trisno.(Yuristio)