Apresiasi Masdari Kidang atas Kunjungan dan Sosialisasi KPK di Kutim

EXPRESI.co, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Masdari Kidang memberikan apresiasi terhadap Kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) melalui Koordinator Pencegahan Wilayah Kaltim di Kota Sangatta.

Dalam pernyataannya kepada para media, Masdari Kidang menyampaikan terima kasih pribadi kepada KPK RI, mengakui bahwa kehadiran lembaga pemberantasan korupsi tersebut memberikan pengingat penting agar para anggota DPRD berhati-hati dan tidak terlibat dalam tindak korupsi.

“Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada KPK RI yang datang ke Kutim. Mereka (KPK, red) datang untuk mengingatkan kita agar berhati-hati dengan tidak terlibat dalam tindak korupsi, ‘kan bagus itu. Hanya mengingatkan agar tidak terjerat dalam tindak korupsi,” ungkap Kidang.

Kidang menjelaskan bahwa bidang pencegahan KPK memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat terkait perencanaan dan penganggaran, terutama yang melibatkan anggota DPRD. Selama dialog berlangsung, KPK memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh anggota DPRD Kutim dalam menjalankan perencanaan dan penganggaran sesuai aturan hukum dan perundang-undangan.

“Jadi mulai dari perencanaan dan penganggaran, kita harus terinput dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan Alhamdulillah itu sudah kita lakukan semua,” tambah Kidang.

Kidang melanjutkan bahwa pada saat reses, anggota DPRD Kutim menerima ratusan usulan program dari masyarakat. Semua usulan tersebut dimasukkan ke dalam SIPD dan akan disaring otomatis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK. Kidang menekankan bahwa tidak ada program yang tiba-tiba muncul, karena semua berasal dari usulan masyarakat.

“Kita ini saat reses, ada ratusan usulan program yang disampaikan masyarakat. Tentunya usulan tersebut kita masukkan ke dalam SIPD dan akan terseleksi dengan otomatis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK sendiri. Karena SIPD ‘kan memang langsung di bawah pengawasan KPK RI, itu sudah disampaikan pada dialog tadi dan KPK mengapresiasinya. Jadi tidak ada program yang tiba-tiba muncul, karena semua berasal dari usulan masyarakat,” tegasnya. (Adv)