EXPRESI.co, SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur berharap tak ada sisa lebih pembiayaan anggaran alias SILPA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Basti Sanggalangi mengatakan, untuk menghindari SILPA, program pemerintah yang telah mendapat porsi di APBD harus terealisasi sepenuhnya.
“Harus terealisasi semua program biar gak ada SILPA,” ujar Basti beberapa waktu lalu.
Dia bilang, pemerintah harus memantau untuk memastikan semua program yang telah dianggarkan berjalan sesuai rencana kerja. Terutama anggaran dialokasikan untuk proyek pembangunan infrastruktur.
Sebab kata dia, keberhasilan program pemerintah diukur dari kesanggupannya mengelola anggaran agar terserap maksimal dan efisien. Dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek pembangunan diharapakan memberi dampak yang besar untuk kemajuan Kutai Timur.
“Juga harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak ketiga. Tujuannya memastikan semua proyek berjalan lancar sesuai rencana,” ujar Basti.
Dirinya pun meminta ada laporan secara berkala dari OPD ke komisi yang membidangi. Agar dapat disampaikan ke masyarakat terkait keberlanjutan pembangunan.
“Takutnya SILPA ada tiap tahun. Masalah lagi kan. Jadi harus betul diawasi, dan dilaporkan kepada kami (DPRD) sebagai wakil rakyat. Dan kita bisa bersama-sama mengawal pembangunan,” jelasnya.
Selain pemerintah, dirinya juga sebagai lesgislator juga berkomitmen untuk mengawasi segala bentuk pmbangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan proyek pembangunan serta anggaran yang digelontorkan bermanfaat bagi masyarakat.
“Tugas ini juga merupakan tugas semua anggota DPRD. Dan bagian bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” kata Basti. (Adv)
Tinggalkan Balasan