EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan pelaksanaan program pengendalian inflasi melalui penerapan mekanisme self-assessment dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menjelaskan self-assessment hadir sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan dalam kerja TPID. Mekanisme ini menjadi instrumen penting yang memastikan setiap program yang dijalankan oleh perangkat daerah benar-benar terlaksana dan dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung yang sah.
“Self-assessment ini menjadi metode untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengendalian inflasi yang dilaporkan memang benar terlaksana. Tidak cukup hanya menyampaikan program, tetapi harus dilengkapi bukti pendukung yang menunjukkan dampaknya,” ujarnya, Kamis (13/11/2025.
Ia menambahkan, diaetiap perangkat daerah yang terlibat dalam pengendalian inflasi diwajibkan menyusun laporan yang dilengkapi dengan bukti dukung, seperti dokumentasi kegiatan, data monitoring harga, kerangka program, hingga laporan realisasi.
“Nah, ini juga menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk menilai tingkat keberhasilan program yang sudah dijalankan sesuai Road Map TPID,” tambahnya.
Melalui pembuktian ini, kata Vita, pemerintah dapat melihat secara lebih objektif apakah setiap langkah yang dilakukan perangkat daerah memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas harga dan kelancaran pasokan. Tidak hanya itu, self-assessment juga menjadi materi penting dalam evaluasi bersama pemerintah provinsi dan Bank Indonesia.
“Kita setiap kabupaten/kota diminta menyerahkan laporan lengkap, sehingga pemerintah pusat maupun BI dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas kinerja TPID di masing-masing daerah,” jelasnya.
Ia menilai, akuntabilitas yang lebih kuat diyakini akan mendukung pencapaian stabilitas harga yang lebih baik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
“Self-assessment bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari penguatan pengawasan dan transparansi dengan bukti dukung yang lengkap,” tutupnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan