EXPRESI.co, KUTIM — Menjelang Hari Raya Idulfitri, saat kebutuhan pokok masyarakat meningkat tajam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) justru dipastikan tidak memiliki anggaran untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) tahun 2026.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi lonjakan harga yang tak terkendali di sejumlah pasar, terutama di wilayah pedalaman yang selama ini sudah sulit dijangkau pengawasan.
Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, mengungkapkan bahwa dua kegiatan utama, yakni pemantauan dan pengendalian Bapokting, tiba-tiba tidak tercantum dalam sistem perencanaan anggaran.
“Kalau di anggaran saya malah 100 persen. Tapi dua kegiatan, pemantauan bapokting dan pengendalian bapokting, tidak ada di sistem. Di Bappeda hilang. Saya juga tidak tahu kenapa di Bappeda itu hilang. Tiba-tiba tidak ada,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 20 Februari 2026.
Pada tahun sebelumnya, anggaran pengawasan Bapokting di Kutim hanya sekitar Rp100 juta. Dengan jumlah tersebut, Disperindag hanya mampu menjangkau tiga dari 18 kecamatan, yakni Sangatta Utara, Kaliorang, dan Sangkulirang.
“Dari 18 kecamatan dengan 11 pasar, itu hanya tiga pasar yang bisa kami datangi. Kaliorang, Sangkulirang, sama Sangatta Utara, bonus Rantau Pulung karena kami lewat,” jelas Benita.
Kini, tanpa anggaran sama sekali, pengawasan harga di wilayah seperti Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat, hingga Karangan dipastikan tidak dapat dilakukan. Padahal, menjelang Lebaran, permintaan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging biasanya meningkat signifikan.
Selain persoalan anggaran, Disperindag juga terkendala sarana operasional. Hingga kini belum tersedia mobil dinas lapangan yang memadai, sehingga tim pengawas selama ini harus menyewa kendaraan untuk menjangkau medan berat di pedalaman Kutim.
Benita menegaskan pihaknya tetap siap bekerja meski tanpa honor harian, selama kebutuhan operasional dasar dapat dipenuhi.
“Tidak usah kami bicara honor atau uang harian, itu memang hak kami. Tapi tidak apa-apa kalau tidak ada. Minimal ada uang menginap, uang makan di jalan, dan biaya sewa mobil. Tapi sekarang, satu persen pun tidak tersedia,” pungkasnya.
Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran, ketiadaan anggaran pengawasan ini berpotensi membuat kontrol harga di pasar-pasar Kutim semakin lemah dan membebani daya beli warga.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan