EXPRESI.co, BONTANG – Aturan mudik yang dibuat pemerintah dinilai gampang berubah dan tanpa sosialisasi yang cukup. Akibatnya, masyarakat bingung dan arus mudik tetap terjadi.
Diketahui sebelumnya, edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri menetapkan warga dilarang mudik pada 6-17 Mei. Pada 22 April, pemerintah menambah ketentuan terkait mudik, yakni menambah masa pengetatan perjalanan.
Seluruh perjalanan pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei diatur ketat. Pemerintah juga memperpendek masa berlaku hasil tes RT PCR dan rapid antigen sebagai syarat perjalanan.
Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021. Dalam aturan itu disebutkan warga dalam satu wilayah aglomerasi boleh melakukan pergerakan selama larangan mudik.
Wilayah-wilayah aglomerasi yang dimaksud adalah Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Rata, Semarang Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Surabaya Raya, dan Makassar Raya.
“Untuk memecah kebingungan masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi,” ucap Wiku dalam jumpa pers daring di kanal Sekretariat Presiden, Selasa (4/5). Pemerintah tak melarang kegiatan nonmudik di wilayah aglomerasi.
Kebijakan itu pun membuat bingung publik. Bahkan, para kepala daerah di Jabodetabek menyatakan bingung dengan kebijakan tersebut. Selama pelarangan mudik juga petugas di lapangan sering kali kewalahan menghadapi para warga yang nekat mudik.
Kejadian terbaru berlangsung di Kedungwaringin, Bekasi, Minggu (9/5) malam. Petugas terpaksa membuka jalur mudik karena kendaraan menumpuk di pos penyekatan.
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah setengah hati dalam menerapkan larangan mudik. Menurutnya, hal itu terlihat sejak perumusan aturan.
Trubus mengkritik aturan yang mudah sekali berubah. Selain itu, penerapan di lapangan tak dipersiapkan dengan baik. Padahal, pemerintah telah memprediksi ada 18,9 juta orang yang ngotot mudik tahun ini.
Dihubungi terpisah, Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo memprediksi kebijakan mudik kali ini justru akan memperburuk kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Setelah itu, pemerintah dinilai tak serius melarang mudik. Dia menyoroti kebijakan pembukaan tempat wisata saat mudik dilarang.
Windhu menilai saat ini sudah terlambat membenahi pengaturan mudik Lebaran. Sejumlah pos penyekatan telah diterobos pemudik. Petugas di lapangan tak berdaya menekan animo warga untuk pulang kampung.
Menurutnya, saat ini harapan hanya ada di daerah agar serius menerapkan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
“Bagaimana mereka yang datang tidak boleh langsung ke rumah, tetapi dilaporkan dulu ke satgas daerah untuk dikarantina 5-10 hari,” ucapnya.
“Ujiannya sekarang ini. Kalau PPKM Mikro bukan sekadar papan nama, harus berfungsi dong sekarang. Bagaimana RT/RW di desa dan kelurahan di daerah tempat tujuan itu bisa menangkal para pemudik yang bocor,” ujar Windhu menambahkan. (*)
Sumber: CNN Indonesia
Editor: Bagoez Ankara
