EXPRESI.co, BONTANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Faisal meminta menyelasaikan pembangunan masjid jami’ All Huda yang berada di Kelurahan Guntung, Bontang Utara menggunakan dana APBD tahun 2025.
Faisla mendorong pemerintah daerah agar melanjutkan kembali pembangunan masjid tersebut yang belum selesai. Dia mengaku, pembangunan masjid tersebut merupakan desakan dari masyarakat agar dibantu pemerintah.
“Ini aspirasi masyarakat yang sudah lama disampaikan, tapi belum juga di realisasikan sama pemerintah,” kata politis Nasdem itu.
Faisal mengungkapkan, aspirasi dari masyarakat yang meminta pembangunan masjid dibantu pemerintah itu telah ada sejak lama. Bahkan usulan itu telah disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) kelurahan pada zaman kepemimpinan Adi Dharma, Wali Kota Bontang periode 2011-2016.
Namun, hingga saat ini, pembangunan masjid itu belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Dirinya pun memintah Pemerintahan Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah nyata untuk merealisasikan pembangunan masjid ini pada tahun 2025 mendatang. Faisal juga mengusulkan agar pemerintah mengambil alih proses pembangunan yang berjalan hingga kepengurusan masjid untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan masyarakat.
“Saya mohon Pak Wali bisa melanjutkan pembangunan masjid ini untuk masyarakat Guntung, supaya mereka juga memiliki masjid yang representatif,” pintanya
Wali Kota Bontang, Basri Rase Pun meres usulan Faisal. Basri menjelaskan, pemerintah bisa saja mengambil alih proses pembangunan, namun pemerintah tidak dapat terus-menerus memberikan hibah atau bantuan sosial untuk pembangunan masjid.
Sebab kata dia, jika pemerintah mengambil alih semua pembangunan masjid, akan timbul permintaan serupa dari berbagai wilayah di Bontang.
“Jika semua permintaan diambil alih oleh pemerintah, nantinya seluruh Bontang akan meminta masjid mereka diurus pemerintah,” ungkapnya.
Basri juga menyampaikan, pemerintah dalam mengambil langkah dan kebijakan harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang ada.
Dia bilang, dalam regulasi termasuk diatur ketersediaan takmir masjid dan memiliki rekomendasi dari Kementrian Agama (Kemenag). Namun Basri menyebut, semua aspirasi yang datang dari masyarakat tetap menjadi perhatian dan catatan pemerintah.
Basri mengaku akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak membicarakan terkait pembangunan Masjid Jami’ Al Huda.
“Maka itu, nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan pihak Kesejahteraan Rakyat (Kesra),” imbuhnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan