Expresi.co – Pengawasan distribusi elpiji bersubsidi di Kota Bontang dinilai perlu diperkuat melalui pelibatan pemerintah daerah sejak proses pembentukan hingga penetapan pangkalan LPG. Langkah tersebut diyakini dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih tertib dan mudah diawasi.
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah belum memiliki peran yang cukup besar karena penetapan pangkalan lebih banyak menjadi kewenangan agen dan Pertamina.
Akibatnya, ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan maupun evaluasi terhadap pangkalan yang beroperasi di lapangan menjadi terbatas.
“Kami berharap pemerintah daerah dilibatkan sejak awal sehingga memiliki dasar yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas distribusi LPG di lapangan,” ujar Winardi, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai, keterlibatan pemerintah daerah bukan untuk mengambil alih kewenangan pihak lain, melainkan memastikan proses penyaluran elpiji bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Dengan ikut memberikan pertimbangan sebelum sebuah pangkalan ditetapkan, pemerintah daerah dinilai akan lebih mudah memantau kinerja pangkalan sekaligus melakukan evaluasi apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi.
Menurut Winardi, pengawasan yang kuat menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga elpiji 3 kilogram yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, agen, dan Pertamina agar pengelolaan distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan lebih efektif.
“Kami berharap dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam penetapan pangkalan, distribusi elpiji 3 kilogram menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan