EXPRESI.co, SAMARINDA — Ketimpangan akses pendidikan antara daerah dan terbatasnya daya tampung sekolah negeri kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kalimantan Timur bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan para kepala cabang wilayah, Selasa (10/6).
Dalam rapat yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim tersebut, Ketua Komisi IV H. Baba menyoroti kondisi di kota-kota besar, khususnya Balikpapan, yang mengalami tekanan daya tampung cukup tinggi.
“Hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang bisa tertampung di SMA dan SMK Negeri. Ini bukan sekadar masalah teknis pendaftaran, tapi persoalan struktural yang belum selesai,” ungkapnya.
Ia menyebut salah satu solusi yang tengah dirancang adalah pembangunan unit sekolah baru serta pengembangan lembaga yang sudah ada. SMK Negeri 5 Balikpapan, misalnya, diproyeksikan menjadi titik pengembangan karena memiliki lahan seluas 16 hektare.
“Ini kesempatan strategis untuk menambah rombongan belajar atau bahkan membuka unit sekolah baru,” lanjutnya.
Namun, permasalahan pendidikan tak hanya berhenti pada jumlah ruang kelas. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti persepsi masyarakat yang masih menumpuk di sekolah negeri unggulan.
“Kita masih menghadapi mentalitas bahwa hanya sekolah favorit yang bagus. Padahal semua sekolah bisa berkembang asal dikelola dan didukung secara serius,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa sekolah swasta harus tetap mendapat ruang dan perhatian dari pemerintah.
“Kalau semua diarahkan ke negeri, sekolah swasta bisa mati pelan-pelan. Padahal mereka juga bagian penting dari ekosistem pendidikan,” tegas Darlis.
Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan akan melakukan monitoring langsung selama pelaksanaan SPMB 2025, baik ke kota maupun kabupaten. Fokus pengawasan mencakup distribusi siswa, pemerataan layanan pendidikan, hingga efektivitas pelaksanaan teknis di lapangan.
Meski sejumlah langkah strategis telah dipersiapkan, DPRD dan pemerintah sepakat bahwa tantangan pemerataan pendidikan di Kaltim masih jauh dari selesai.
“Kami terus berkomitmen mencari solusi jangka panjang agar setiap anak di Kaltim, dari kota sampai pedalaman, punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan