EXPRESI.co, BONTANG – Pernyataan Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Syafrudin, soal sampah di Pelabuhan Loktuan menuai respons dari DPRD. Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai DLH terlalu cepat lepas tangan.
“Itu dikelola pelabuhan sendiri, Mas,” ujar Syafrudin sebelumnya saat dikonfirmasi soal tumpukan sampah yang dikeluhkan warga.
Sahib menyebut pernyataan tersebut kurang tepat. Menurutnya, jika memang ada kerja sama pengelolaan sampah antara DLH dan pengelola pelabuhan, maka koordinasi harus dijalankan secara serius.
“Jangan serta-merta menyebut itu tanggung jawab pelabuhan. Karena biar bagaimana urusan sampah di Bontang itu merupakan wewenang DLH ,” kata Sahib, Kamis, 3 Juli 2025.
Ia mengingatkan bahwa secara umum, tugas utama pelabuhan adalah mengatur kapal dan penumpang, bukan sampah. Jika DLH menunjuk pelabuhan sebagai pengelola, maka peran DLH harus tetap sebagai pengawas.
Sahib juga menyoroti kebutuhan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah Bontang. Ia menyebut personel DLH saat ini belum memadai.
“Tapi memang sampah ini tidak bisa diurus sendiri. DLH tidak bisa bekerja sendiri, semua pihak harus terlibat,” ujarnya.
Dia mengatakan, rata-rata warga Bontang menghasilkan 0,8 kilogram sampah per hari. Dengan jumlah penduduk mendekati 200 ribu jiwa, produksi sampah harian diperkirakan mencapai 16 ton.
Ia mencontohkan pola pengelolaan sampah di beberapa daerah di Jawa yang dinilai berhasil karena menggandeng pihak ketiga. DLH hanya bertindak sebagai pengawas.
“Kalau pakai skema ini kan DLH bisa maksimalkan pengawasan saja, kalau misalnya pihak ketiga tidak serius, bisa diberi peringatan. Jika kerjanya tidak maksimal kan bisa disanksi langsung langsung. Saya kira metode ini lebih efektif,” tegas politisi Partai NasDem itu. (*)
Tinggalkan Balasan