EXPRESI.co, KUTAI TIMUR – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan meminimalkan dampak fluktuasi ekonomi terhadap masyarakat, Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat perannya sebagai sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kepala Bagian Perekonomian, Vita Nurhasanah, menyampaikan TPID Kutim memiliki landasan kerja berupa Road Map Pengendalian Inflasi Daerah, yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam merancang langkah strategis menghadapi potensi inflasi maupun deflasi.

“Nah, bagian perekonomian bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi berfungsi sebagai pusat koordinasi yang memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai ketetapan dalam road map,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Dalam praktiknya, Vita menghimpun seluruh data, program, dan laporan kegiatan pengendalian inflasi dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan sektoral, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan instansi lainnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan setiap program yang dijalankan kemudian dipantau efektivitasnya untuk memastikan kontribusinya terhadap stabilitas harga di lapangan. Fungsi sekretariat ini juga memastikan bahwa setiap langkah teknis di lapangan sejalan dengan strategi umum TPID Kabupaten serta kebijakan nasional.

“Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program inflasi dilakukan secara berkala, salah satunya melalui pemantauan inflasi daerah menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH),” jelasnya.

Ia mengaku Kutim merupakan wilayah non-IHK, mengandalkan pengukuran IPH harian untuk membaca dinamika harga secara cepat dan akurat. Ia menilai data ini menjadi landasan penting untuk menilai efektivitas program pengendalian inflasi yang tengah berjalan.

“Hasil pemantauan terbaru menunjukkan bahwa pada minggu ketiga, Kutai Timur berada pada angka IPH minus 0,54, yang menandakan terjadi deflasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas utama, khususnya bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit,” tutupnya. (Adv)