EXPRESI.co, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mengusulkan keterlibatan langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Sungai Mahakam, menyikapi urgensi penanganan banjir, sedimentasi, dan potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah mengambil peran aktif, tidak sekadar menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya strategis seperti Mahakam.
“Sungai Mahakam adalah tulang punggung ekonomi kita. Jika dikelola secara profesional melalui BUMD, dampaknya bisa signifikan, baik untuk PAD maupun solusi jangka panjang masalah banjir,” ujarnya.
Guntur menyoroti dominasi pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam pengelolaan sungai selama ini, yang dinilainya kurang melibatkan peran aktif Pemda.
Ia mendorong pembentukan unit usaha khusus di bawah BUMD untuk mengelola jalur sungai dan dermaga kecil secara profesional. Unit ini bisa menggarap potensi besar dari pengangkutan hasil tambang, komoditas perkebunan, hingga logistik antardaerah.
“Kalau kita terus bergantung pada sistem terpusat, kita hanya jadi penonton. Kita harus belajar dari Kalimantan Tengah yang sukses mengelola Sungai Barito lewat BUMD mereka,” katanya.
Selain potensi pendapatan daerah, Guntur menekankan pentingnya menjaga fungsi ekologis Sungai Mahakam. Menurutnya, pendekatan pengelolaan harus menyeluruh: ekonomi, lingkungan, dan mitigasi bencana.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal keberlanjutan. Sungai Mahakam harus dikelola sebagai aset ekologis yang strategis,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Guntur, siap mendorong kebijakan yang memungkinkan penguatan peran BUMD dalam sektor ini, termasuk membuka ruang legislasi baru bila diperlukan. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan