EXPRESI.co, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kalimantan Timur kembali menggelar rapat lanjutan untuk mendalami pelaksanaan dua program unggulan Pemprov Kaltim: Gratispol dan Josspol.

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kaltim itu turut menghadirkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Biro Kesejahteraan Rakyat.

Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadi’ah, menjelaskan bahwa agenda kali ini lebih fokus pada aspek teknis dan implementatif, khususnya terkait program layanan kesehatan Gratispol.

“Kalau rapat sebelumnya kita baru mendengar paparan dari Bappeda, maka kali ini kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis,” ujarnya usai rapat, Senin (18/7).

Dalam diskusi, berbagai persoalan mendasar yang kerap dikeluhkan masyarakat juga diangkat ke permukaan, termasuk layanan BPJS Kesehatan yang masih menyisakan kendala di lapangan.

“Sudah ada pemaparan mengenai masalah-masalah teknis BPJS. Memang kadang ada kendala kecil, dan itu menjadi catatan agar pelaksanaan ke depan lebih baik,” imbuhnya.

Syarifatul menekankan pentingnya kejelasan regulasi dan nomenklatur dalam pelaksanaan dua program tersebut agar masyarakat tidak bingung dalam mengakses layanan yang menjadi hak mereka.

“Dengan pembahasan teknis ini, kita ingin pelaksanaan program bisa lebih terstruktur dan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan,” tegas legislator perempuan dari Dapil Berau, Bontang, dan Kutai Timur itu.

Ia berharap hasil pembahasan pansus dapat memperkuat arah kebijakan RPJMD, serta memastikan bahwa Gratispol dan Josspol benar-benar memberi manfaat konkret bagi masyarakat Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim/IA)