SAMARINDA — Rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk menormalisasi dan melakukan pengerukan Sungai Mahakam sebagai solusi banjir di Samarinda menuai tanggapan berbeda dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Andi Harun menganggap langkah besar yang diusulkan Gubernur tidak serta-merta menjadi solusi langsung bagi permasalahan banjir yang selama ini menghantui ibu kota Kaltim.
Ia menilai, pengerukan Sungai Mahakam yang membentang sepanjang 980 kilometer itu justru berpotensi menguras anggaran besar tanpa hasil signifikan terhadap persoalan utama.
“Kalau konteks nya untuk penanggulangan banjir, itu pasti ada pengaruhnya cuman butuh dana luar biasa, bahkan lebih dari lima triliun,” jelasnya saat ditemui di Citra Niaga Samarinda, Selasa (28/10/2025) malam.
Wali kota yang akrab disapa AH itu mengaku tidak mengetahui subtansi pertemuan itu dan hanya melihat video di sosial media.
Meski begitu, ia sangat sepakat apabila tujuan pengerukan itu untuk kepentingan pelayaran yang lalu lalang di Sungai Mahakam, karna memang ada titik yang mengalami pendangkalan dan beberapa kali terjadi insiden.
AH mengatakan, jika pengerukan dilakukan di sungai Karang Mumus, ia sangat sepakat karna sungai itu yang dianggap jadi salah satu faktor terjadinya banjir di Samarinda.
“Kalau konteks banjir, menurut kami pengerukan Mahakam bukan solusi utama. Kecuali untuk kepentingan pelayaran, saya setuju 1000 persen. Tetapi untuk banjir, ada program yang lebih prioritas berdasarkan kajian bersama,” ucap AH.
Lebih lanjut, AH mengungkapkan hingga kini belum ada komunikasi formal antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim mengenai remcana tersebut.
Meski begitu, AH sangat mengapresiasi setiap pihak yang berkontribusi dalam pengendalian banjir yang kerap melanda kota tepian.
“Tidak ada, Tapi tentu kami berterima kasih kepada Pak Gubernur atau siapa saja yang ingin membantu pengendalian banjir Samarinda,” ujarnya.
AH mengaku, jika seandainya Pemprov menginginkan data terkait faktor-faktor penyebab banjir yang telah melalui tahap pengkajian beberapa pihak, ia telah memiliki data yang konkrit dan tinggal butuh bantuan dana.
“Tapi kalau beliau butuh data, semua sudah lengkap. DED seluruh program pengendalian banjir sudah kita miliki. Kendalanya hanya dana. Dan data itu adalah hasil kajian dari berbagai pihak,” tegasnya.
Andi menambahkan, Pemkot Samarinda telah menyiapkan berbagai rencana teknis untuk mengatasi banjir. Ia menyebut seluruh program tersebut sudah dilengkapi dengan kajian dan Detail Engineering Design (DED).
Sejumlah proyek yang masuk dalam rencana itu antara lain pembangunan pintu air di Jembatan 1 Sungai Karang Mumus, peningkatan kapasitas pompa air, hingga optimalisasi Waduk Lempake yang kini mengalami sedimentasi sekitar 0,8 juta meter kubik.
Selain itu, revitalisasi jaringan drainase di wilayah kota yang kerap terdampak rob juga menjadi bagian dari desain besar pengendalian banjir.
“Semua datanya ada, sudah lengkap dan jelas. Kalau diminta, saya siap antarkan langsung ke Pak Gubernur. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu hormat dan loyal,” tambahnya.
Di sisi lain, Andi Harun membawa kabar positif terkait perjuangan panjang Samarinda dalam mengamankan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menyebut ada sinyal kuat dari DPR RI bahwa penanganan banjir di Samarinda akan menjadi prioritas nasional pada tahun anggaran 2026.
“Samarinda akan diprioritaskan 2026, mohon dikawal. Ini bukti usaha kita tidak sia-sia,” ungkapnya.
AH menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ia bersama sejumlah kepala daerah lain, termasuk Bupati Penajam Paser Utara dan Wakil Wali Kota Balikpapan, melakukan kunjungan bersama ke Kementerian PUPR.
Upaya itu juga didukung anggota DPR RI asal Kaltim dari partai Gerindra, Gerardus Budisatrio Djiwandono, yang turut mengawal aspirasi tersebut di Senayan.
Meski tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah Gubernur Rudy Mas’ud, Andi menegaskan bahwa Pemkot tetap menghargai niat baik dari semua pihak yang memiliki komitmen untuk membantu Samarinda terbebas dari banjir.
“Tetap kami apresiasi niat baik Pak Gubernur. Kita sadar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh Pemprov, Kementerian PUPR, DPR RI. Semua pihak harus bergandeng tangan,” pungkasnya. (Wan)
Tinggalkan Balasan