EXPRESI.co, SAMARINDA – Banjir yang kembali merendam kawasan hilir akibat meluapnya Sungai Mahakam menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menilai bahwa penyelesaian persoalan banjir tidak cukup hanya dengan pengerukan sungai di wilayah rawan, tetapi harus menyentuh persoalan utama di kawasan hulu.
Menurutnya, akar permasalahan justru berada di daerah atas yang sudah kehilangan daya resap air karena kerusakan ekosistem. Ia menegaskan bahwa upaya pengerukan hanya bersifat jangka pendek dan tidak akan menyelesaikan persoalan jika tidak dibarengi dengan perbaikan lingkungan di hulu.
“Masalah utama bukan di sungainya, tapi di hulu yang kehilangan kemampuan menyerap air. Kita terus keruk, tapi air dan lumpur akan tetap datang kalau ekosistem di atas rusak,” jelasnya.
Sugiyono menjelaskan bahwa kawasan hulu Sungai Mahakam, termasuk wilayah konservasi seperti Heart of Borneo, mengalami kerusakan parah akibat penebangan liar dan konversi lahan. Hujan deras yang turun di sana kini tidak lagi tertahan oleh akar-akar pepohonan, sehingga langsung mengalir membawa tanah dan lumpur menuju sungai.
Hal ini, lanjutnya, berdampak langsung terhadap pendangkalan sungai di hilir. Salah satu contohnya adalah Teluk Kahabayi di sekitar kawasan Islamic Center yang kini disebut mengalami pendangkalan ekstrem.
“Kalau bukit-bukit di hulu terus gundul, air akan turun bersama tanah. Sungai makin dangkal. Hanya reboisasi yang bisa memperbaiki ini secara berkelanjutan,” tegasnya.
Bagi Sugiyono, penanganan banjir seharusnya tidak lagi dilihat sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan sebagai upaya memperbaiki sistem ekologis secara menyeluruh. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada konservasi hutan sebagai solusi jangka panjang.
“Investasi di hutan jauh lebih murah dan berdampak jangka panjang daripada mengulang pengerukan setiap tahun,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi lemahnya pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan selama ini. Ia menilai bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan dari balik meja pemerintahan saja, tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif.
“Banjir ini bukan sekadar soal curah hujan, tapi tentang kerusakan alam yang kita lakukan sendiri. Saatnya kita berubah dan memperbaiki dari akarnya, dari hulu,” tandas Sugiyono. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan