EXPRESI.co, SAMARINDA – Isu kekurangan tenaga medis kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan kekhawatirannya atas minimnya jumlah tenaga kesehatan, terutama di wilayah pedalaman yang hingga kini masih kesulitan mengakses layanan medis secara merata.
Dalam keterangannya, Andi Satya menyebut bahwa kebutuhan tenaga medis di Kaltim mencapai sekitar 4.000 orang, namun ketersediaannya saat ini baru separuh dari angka ideal. Hal ini berdampak langsung pada pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Banyak wilayah kita masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Rasio ideal, yakni satu dokter melayani seribu penduduk, masih sulit tercapai di sejumlah daerah,” ungkap Andi Satya.
Baginya, ketimpangan ini bukan sekadar permasalahan statistik, melainkan soal keadilan dalam pemenuhan hak dasar warga negara terhadap layanan kesehatan. Ia menyoroti kondisi di mana warga di pelosok harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapat layanan medis sederhana.
“Warga yang tinggal jauh dari kota harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan layanan medis dasar. Ini tidak adil, dan pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya,” tegas politisi muda tersebut.
Sebagai bagian dari solusi, Andi Satya mendorong adanya keterlibatan aktif dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun kebijakan strategis. Ia menekankan pentingnya insentif khusus yang bisa menarik minat tenaga medis untuk bersedia ditugaskan di daerah-daerah tertinggal.
“Krisis ini tidak bisa diselesaikan setengah hati. Diperlukan komitmen bersama, mulai dari penyediaan anggaran, insentif, hingga penguatan sistem distribusi tenaga kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah konkret, maka ketimpangan layanan kesehatan akan semakin memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat kota dan desa.
“Jangan sampai daerah yang jauh justru semakin tertinggal hanya karena persoalan distribusi tenaga medis. Kesehatan adalah hak, bukan privilege,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan