EXPRESI.co, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mulai membedah draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang diajukan Pemerintah Provinsi. Dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pembahasan difokuskan pada implementasi visi dan misi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan, terutama kelapa sawit, sebagai strategi kunci untuk memperkuat perekonomian daerah.
“Selama ini hilirisasi hanya menjadi wacana. Padahal, potensi besar ada di depan mata. Mengapa tidak kita bangun industri pengolahan sawit menjadi minyak goreng melalui BUMD? Ini bisa menjawab banyak persoalan sekaligus,” tegasnya.
Ia menilai penguatan hilirisasi bukan hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan di Kaltim.
Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebutnya sebagai kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal. Menurutnya, BUMD perlu diberdayakan untuk menggarap sektor-sektor strategis yang selama ini belum tergarap maksimal.
“BUMD harus kita dorong agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah, bukan hanya jadi penyerap anggaran,” katanya.
Dalam waktu dekat, Pansus RPJMD akan berdiskusi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memetakan secara konkret potensi sektor penyumbang PAD, termasuk dari sektor non-ekstraktif.
“Target kami lima tahun ke depan: PAD naik, kemiskinan turun, pengangguran berkurang. Itu arah utama pembahasan RPJMD ini,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Syarifatul juga menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan agar RPJMD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, melainkan bisa diimplementasikan secara nyata.
“Kami akan mengawal penuh pelaksanaan RPJMD ini. DPRD dan Pemprov harus sejalan, karena keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab bersama,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan