EXPRESI.co, SAMARINDA — Persoalan banjir yang masih menghantui sejumlah kawasan di Balikpapan mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Ia menegaskan perlunya langkah serius dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam menata sistem drainase dan mengendalikan alih fungsi lahan yang kian marak terjadi.
Menurut Sigit, Balikpapan perlu belajar dari kota-kota yang telah berhasil menata lingkungannya dengan baik, termasuk dari negara maju seperti Belanda. Ia melihat upaya penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan proyek infrastruktur biasa, tetapi harus disertai perencanaan tata ruang yang matang dan menyeluruh.
“Kita lihat Samarinda mulai membenahi drainasenya dengan memperbesar saluran air. Di luar negeri, seperti Belanda, mereka sudah lama menggunakan gorong-gorong bawah tanah dan kanal yang bersih dan tertata rapi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa akar persoalan banjir di Balikpapan bukan hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat lemahnya pengendalian pembangunan kawasan permukiman baru yang menggantikan fungsi lahan resapan air.
“Di Balikpapan, alih fungsi lahan bukan untuk tambang, tapi untuk perumahan. Ini harus diatur ulang dalam tata ruang kota. RTRW dan perencanaan detail tata ruang harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan,” jelasnya.
Meski begitu, Sigit mengakui beberapa titik yang dulunya rawan banjir kini sudah menunjukkan perbaikan, salah satunya kawasan Puskip. Namun ia menilai, upaya ini harus terus dilanjutkan secara lebih sistematis dan modern dengan membangun kanal, parit, serta gorong-gorong bawah tanah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Selain penataan ruang dan infrastruktur, Sigit juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia menilai pengelolaan sampah rumah tangga yang masih kurang menjadi penyumbang terjadinya penyumbatan saluran air.
“Kita perlu kesadaran bersama. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan antara sampah organik, plastik, dan lainnya. Bank sampah itu solusi nyata, dan Balikpapan duluan mulai dibanding kota lain,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada Pemkot, ia juga mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi Kaltim yang terus memberikan bantuan dan dukungan terhadap penanganan banjir dan kawasan kumuh di Balikpapan. Salah satunya melalui program pembangunan saluran pembuangan langsung ke laut di wilayah BSB dan pipanisasi air bersih.
“Pemerintah provinsi tetap hadir membantu pemerintah kota. Karena pada akhirnya, yang kita layani adalah masyarakat. Kami mendukung penuh program-program yang pro terhadap lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan