EXPRESI.co, SAMARINDA – Masalah lingkungan hidup di Kalimantan Timur, khususnya terkait pencemaran dan pengelolaan sampah plastik, dinilai semakin mendesak untuk ditangani secara serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyuarakan keprihatinannya terhadap lemahnya sistem dan sikap pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan yang semakin kompleks.

Dalam pernyataannya, Sarkowi menegaskan bahwa sudah saatnya pendekatan simbolis ditinggalkan. Ia menilai dua masalah utama yang masih belum tersentuh secara maksimal adalah pengelolaan sampah plastik dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

“Masalah sampah plastik ini bukan sekadar soal estetika kota, tapi sudah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan keberlangsungan ekosistem. Sungai-sungai kita tercemar, tanah-tanah produktif ikut rusak,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa minimnya sistem pengelolaan sampah plastik yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi dua penyebab utama dari terus berulangnya persoalan ini. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah semestinya memprioritaskan edukasi lingkungan serta menyediakan infrastruktur pengolahan limbah yang memadai.

Tak hanya soal sampah, Sarkowi juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri atau pihak tertentu. Ia menilai bahwa sering kali, aparat dan instansi terkait tidak tegas dan cenderung lamban dalam merespons laporan maupun temuan pelanggaran.

“Banyak kasus perusakan lingkungan yang kita tahu terjadi, tapi tidak pernah sampai ke meja hijau. Kalau tidak ada keberanian menindak, maka regulasi hanya jadi hiasan,” tegasnya.

Lebih jauh, Sarkowi mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintah, untuk mengambil bagian dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, menjaga alam adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa diserahkan hanya kepada satu institusi.

“Kita harus berani berubah. Butuh sistem yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran kolektif. Lingkungan tidak bisa ditunggu sampai rusak total baru kemudian kita panik,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)