Expresi.co – Komisi A DPRD Bontang mendukung penerapan program Skema Sharing Iuran (SSI) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bontang. Melalui skema tersebut, perusahaan diharapkan turut berkontribusi membantu pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, keterlibatan sektor perusahaan dapat menjadi solusi untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan kesehatan di daerah.
“Dengan skema ini, beban tidak seluruhnya ditanggung APBD,” ujarnya, (11/5/2025).
Ia menjelaskan, saat ini jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut berdampak pada bertambahnya tanggungan pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang. Sebab, kebutuhan anggaran kesehatan diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan.
Untuk kebutuhan mendesak, Ubayya menilai persoalan pembiayaan masih dapat diantisipasi melalui APBD Perubahan. Namun ia menegaskan, langkah tersebut hanya bersifat sementara. “Untuk jangka pendek bisa ditutupi melalui APBD Perubahan. Tetapi persoalan ini akan terus muncul sehingga perlu solusi jangka panjang,” katanya.
Selain itu, Komisi A juga mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk memperjuangkan alokasi kuota sebanyak 3.800 peserta dalam program kesehatan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar dapat terealisasi bagi warga Bontang.
Menurutnya, terpenuhinya kuota tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi tekanan anggaran daerah dalam pembiayaan layanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, beban APBD Bontang diharapkan bisa lebih ringan tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. (Adv)
Tinggalkan Balasan