EXPRESI.co, SAMARINDA – Awal tahun ajaran baru di Samarinda diwarnai dengan pemandangan yang tak biasa. Di tengah riuhnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), lebih dari 2.000 bangku di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibiarkan kosong, sementara sekolah-sekolah swasta justru dipadati pendaftar. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar, seperti tujuan perginya siswa-siswa baru yang selama ini menjadi tulang punggung sekolah negeri.
Kondisi ini langsung mengundang perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi. Ia menilai fenomena ini bukan sekadar masalah data statistik atau sebaran murid, melainkan menandakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan milik pemerintah.
“Jika masyarakat lebih memilih sekolah swasta, artinya sekolah negeri perlu introspeksi. Ini bukan soal jumlah bangku saja, tapi menyangkut mutu layanan pendidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi di Samarinda.
Menurut Darlis, kecenderungan orang tua yang kini lebih memilih sekolah swasta tidak lepas dari faktor-faktor mendasar seperti kualitas pembelajaran, kedisiplinan sekolah, hingga kelengkapan fasilitas belajar. Bahkan, ia mencermati adanya perubahan dalam pola pikir dan kondisi ekonomi masyarakat Kaltim yang turut memengaruhi pilihan tersebut.
“Banyak orang tua yang kini rela membayar lebih demi keyakinan bahwa anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, terutama di jenjang pendidikan dasar,” jelasnya.
Darlis turut menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah sekolah negeri dan distribusi siswa yang masuk. Ia memperingatkan bahwa bila situasi ini dibiarkan terus berlanjut, maka tak tertutup kemungkinan akan muncul kebijakan rasionalisasi sekolah yang berisiko mengarah pada penggabungan hingga penutupan SD negeri yang kekurangan murid.
“Kalau tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kebijakan rasionalisasi sekolah akan diterapkan. Ini yang harus dicegah sedini mungkin,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, ia mengusulkan agar sekolah negeri tidak hanya bergantung pada statusnya sebagai lembaga publik, melainkan mulai berinovasi dan meningkatkan daya saing. Menurutnya, reformasi dalam mutu pengajaran, strategi pembelajaran yang responsif, serta transparansi dalam tata kelola sekolah adalah langkah-langkah penting yang tak bisa dihindari.
“Sekolah negeri punya kelebihan dari sisi biaya dan akses. Tapi jika tak diimbangi dengan kualitas, masyarakat tentu akan mencari alternatif lain,” pungkas Darlis.
Ia pun mengajak Dinas Pendidikan untuk tidak tinggal diam. Evaluasi menyeluruh dan penyusunan strategi pemulihan citra sekolah negeri dinilai menjadi langkah krusial agar pendidikan publik tetap relevan dan diminati masyarakat di masa mendatang. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan