EXPRESI.co, KUTIM — Serapan anggaran Kutai Timur (Kutim) jelang akhir tahun kembali disorot. Alasannya, hingga awal Desember, realisasi keuangan baru 51,69 persen. Dan realisasi fisik 60,25 persen. Kondisi ini jauh dari pola ideal jelang penutupan tahun anggaran.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menilai rendahnya serapan bukan sepenuhnya kesalahan perangkat daerah. Tapi dampak dari proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang molor dari jadwal semestinya. M
Dia menegaskan, keterlambatan tersebut ikut menghambat start pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Sebenarnya salahnya bukan di OPD. Salahnya di pembahasan anggaran kemarin yang terlalu lambat,” ucap Mahyunadi, saat ditemui di rumah Jabatannya, Kamis 11 Desember 2025.
Dengan serapan fisik di angka 60 persen, ia mengakui peluang terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hampir tak terhindarkan.
“Ya, pasti ada. Realisasi fisik segitu pasti ada. Pasti ada SiLPA. Tinggal banyak sedikitnya aja lagi yang (harus kita) tahu,” ujarnya.
Kendati demikian, Mahyunadi tetap optimistis. Ia berharap realisasi anggaran bisa menembus 90 persen, mengingat sebagian besar pekerjaan kini berjalan serentak.
“Sembilan puluh persen paling ya, optimislah. Kan tinggal bayar aja. Fisik kan secara serentak dikerjakan semuanya,” jelasnya.
Mahyunadi yang baru aktif terlibat penuh dalam roda pemerintahan memastikan akan memperbaiki alur penganggaran tahun depan. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan mengikuti aturan penyusunan APBD agar pembahasan tidak kembali terlambat.
“Yang akan datang, kita mau disiplin tahapan pembahasan anggaran itu mengikuti permen tahunan. Kalau itu diikutin, harapan kita semua bisa dilaksanakan tepat waktunya,” tandasnya. (Tio)
Tinggalkan Balasan