EXPRESI.co, SAMARINDA – Polemik tahunan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ratusan lulusan SMP dan MTs di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan dilaporkan gagal masuk ke sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung jenjang SMA dan SMK.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyuarakan keprihatinan atas kondisi ini. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut tidak boleh dianggap remeh, apalagi dianggap sebagai rutinitas tahunan yang biasa terjadi.
“Setiap tahun kita dihadapkan dengan situasi serupa. Kali ini lebih parah, sekitar 600 siswa belum mendapatkan sekolah negeri, padahal mereka berada dalam zonasi yang semestinya dijamin,” ujarnya dengan nada prihatin.
Menurutnya, ketimpangan antara jumlah lulusan dan kapasitas sekolah negeri menjadi akar persoalan utama. Di dua kecamatan tersebut, peningkatan jumlah siswa tidak diiringi dengan penambahan unit sekolah baru.
“Faktanya, di Sangatta Utara dan Selatan, lonjakan lulusan SMP dan MTs tidak diimbangi dengan penambahan unit sekolah baru. Ini harus segera dijawab oleh Pemprov Kaltim,” tambahnya.
Sementara di 16 kecamatan lainnya di Kutai Timur, kondisi PPDB masih dalam batas aman. Ketimpangan inilah yang menurut Agus perlu segera diatasi melalui perencanaan yang matang dan eksekusi yang cepat.
Sebagai langkah konkret, Agus mendorong agar pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) segera masuk dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.
“Kalau perencanaannya dimulai tahun ini, maka paling lambat tahun depan fisiknya sudah bisa dibangun. Jangan sampai berlarut-larut dan merugikan hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Agus pun mengapresiasi langkah responsif Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah di kawasan Sangatta Selatan. Namun, ia mengingatkan bahwa membangun gedung sekolah saja tidak cukup.
“Gedung sekolah tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan penyediaan tenaga pengajar dan fasilitas pendukung. Kita tidak bisa hanya fokus ke fisik bangunan tanpa menyiapkan SDM-nya,” tandasnya.
Ia mendesak Pemprov Kaltim untuk segera merespons laporan dari lapangan dan menjadikan isu ini sebagai bagian dari program prioritas pembangunan pendidikan jangka menengah.
“Ini soal masa depan anak-anak Kutim. Kita tidak boleh kalah cepat dari kebutuhan masyarakat. Semua pihak harus bergerak bersama,” tutup Agus. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan