EXPRESI.co, BONTANG — DPRD Bontang soroti distribusi BBM yang lambat. Bahkan ada juga yang tidak sesuai jatah.
Mereka pun ngebut gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pemerintah, pihak pertamina, dan tentunya pihak SPBU beserta asosiasi travel.
Dalam rapat digelar di markas DPRD Bontang pada 4 Desember 2025 itu, sejumlah dewan menyinggung antrean panjang SPBU yang terus berulang.
Dewan meminta agar pemerintah dan pihak terkait jangan diam. Sebab ini adalah kepentingan publik.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, meminta Pemkot Bontang segera lakukan intervensi pemetaan jadwal satu bulan sebelum distribusi ke SPBU.
“Kalau secara angka di akhir November masih ada sisa sekitar 4.620 kilo liter. Seharusnya tidak terjadi antrean,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Awin, sapaannya, menilai bahwa pemetaan jadwal distribusi jadi acuan memastikan penyaluran BBM ke SPBU.
Pasalnya distribusi yang terlambat dan penyaluran kuota yang tidak sesuai berimbas rugi.
“Jangan sampai ada antrean panjang lagi yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
PSDA Bakal Petakan Distribusi BBM
Penelaah Teknis Kebijakan Perekonomian dan Sumber DayaAlam (PSDA) Pemkot Bontang, Anita menegaskan pihaknya bakal memetakan ulang distribusi BBM Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) ke SPBU.
Caranya berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan operator SPBU. “Nanti kita mulai mapping lagi bersama engan teman-teman dari DKUMPP dan SPBU. Mapping-nya dibuat sebulan penuh,” ucapnya.
Sebetulnya Pemkot Bontang sudah mempunyai Satuan Tugas (Satgas) BBM dengan melibatkan beberapa perangkat daerah dan pihak kepolisian.
Rencananya, Satgas BBM terdekat bakal kembali menggelar rapat khusus dalam membuat pemetaan distribusi BBM serta evaluasi penjadwalan antrean solar.
“Secepatnya bisa awal tahun depan sudah ada pemetaan distribusinya,” ucapnya. (Labib)
Tinggalkan Balasan