EXPRESI.co, KUTIM — Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman melantik sejumlah pejabat di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu 17 Desember 2025.
Ardiansyah menyampaikan sederet catatan keras soal lambannya pembangunan, kemiskinan, hingga rendahnya integritas aparatur.
Dia menegaskan jabatan tidak boleh dimaknai sebagai penghargaan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata di lapangan.
“Jabatan bukan sekadar kedudukan atau penghargaan, tetapi tanggung jawab moral dan profesional. Amanah ini harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab yang seimbang,” tegasnya.
Ia menyebut ruang kerja aparatur pemerintah tidak berhenti di balik meja kantor. Menurutnya, ukuran keberhasilan pejabat justru terlihat dari dampak kebijakan yang dirasakan langsung masyarakat.
Bupati mengaku hampir setiap bulan turun ke lapangan, namun belum melihat perubahan signifikan, terutama pada kondisi infrastruktur dasar. Padahal, berbagai program pembangunan telah dirancang dan dijalankan.
“Jalan kita belum seperti yang diharapkan. Saya hampir setiap bulan turun ke lapangan dan belum melihat perubahan yang signifikan, meskipun program sudah ada. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Ardiansyah juga menyoroti masih adanya angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Kutai Timur memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi kelautan yang besar, khususnya di wilayah pesisir.
Ia mempertanyakan mengapa kesejahteraan masyarakat pesisir belum sebanding dengan kekayaan laut yang dimiliki daerah. Menurutnya, hal itu mencerminkan belum optimalnya kehadiran negara melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Ardiansyah juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menempatkan Kutai Timur di posisi ke-10 di Kalimantan Timur. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.
“Yang bertanggung jawab adalah semua kepala SKPD. Jangan hanya bekerja rutinitas, datang, menerima gaji, lalu pulang. Itu bukan semangat yang kita bangun di Kutai Timur,” tegasnya.
Ia menilai pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Komitmen antikorupsi, kata dia, harus diterjemahkan dalam praktik kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil.
Dalam pelantikan tersebut, Bupati Kutim melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama dan empat pejabat fungsional yang akan mengisi posisi strategis pemerintahan daerah, yakni:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dr. Yuwana Sri Kurniawati – Kepala Dinas Kesehatan Kutim.
Januar Bayu Irawan – Kepala Bappeda Kutim.
Trisno – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim.
Jainuddin – Sekretaris DPRD Kutim.
Arief Nur Wahyuni – Kepala Dinas Perkebunan Kutim.
Tabrani Aji – Kepala Dinas PUPR Kutim.
Pejabat Fungsional
Agustinus Layuk – Auditor Ahli Utama Inspektorat.
Muhammad Yani – Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kutim.
Elieser Surianto – Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kutim.
Samia Salam – Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kutim.
(Yuristio)
Tinggalkan Balasan