EXPRESI.co, SAMARINDA — Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Balikpapan beberapa waktu lalu memicu kekacauan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer, menciptakan keresahan luas di kalangan masyarakat.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri bagi Balikpapan yang selama ini dikenal sebagai “Kota Minyak”, karena berada di jantung industri perminyakan nasional. Meski memiliki sumber daya migas yang melimpah, masyarakat justru mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar berupa BBM.
Tak hanya menghambat aktivitas harian warga, kelangkaan ini juga memukul perekonomian lokal, memperlambat distribusi barang, dan menimbulkan keresahan publik.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang mengelola distribusi BBM harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya krisis ini.
“Kami meminta Pertamina bertanggung jawab penuh. Bagaimana bisa terjadi kelangkaan seperti ini di kota pengelola minyak?” ujar Sigit.
Menurutnya, kejadian ini mencerminkan kegagalan sistem distribusi yang harus segera diperbaiki agar kejadian serupa tak terulang.
“Ke depan, jangan sampai Balikpapan—dan Kalimantan Timur secara umum—mengalami hal seperti ini lagi,” tegasnya.
Sigit juga mendorong pemerintah provinsi dan pihak Pertamina agar menyusun mekanisme pengawasan dan mitigasi pasokan energi secara lebih terstruktur, termasuk membuka ruang koordinasi dengan DPRD guna mengantisipasi potensi krisis serupa.
“Pasokan bahan bakar harus dijaga dan dikelola dengan serius. Ini bukan hanya soal logistik, tapi soal stabilitas sosial dan ekonomi,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan