EXPRESI.co, SAMARINDA – Keterbatasan daya tampung sekolah negeri tingkat menengah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Kutim ke Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Kamis (10/7). Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim ini, kedua pihak membahas peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam penyediaan layanan pendidikan yang merata, khususnya di jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai isu yang dibawa DPRD Kutim relevan dan masuk dalam kewenangan Pemprov, yang selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah.
“Isu yang dibawa teman-teman dari DPRD Kutim memang masuk dalam ranah Pemprov. Terutama soal akses siswa ke SMA, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya.
Darlis menjelaskan bahwa ketimpangan daya tampung sekolah negeri di berbagai kecamatan harus segera dicarikan solusi, salah satunya dengan memperkuat peran sekolah swasta. Menurutnya, selama ini sekolah swasta masih sering dianggap sebagai pilihan kedua, bukan sebagai alternatif pendidikan yang setara.
“Jika seluruh siswa berlomba masuk sekolah negeri, tentu daya tampung akan jadi kendala setiap tahun. Padahal sekolah swasta juga memiliki dukungan dari pemerintah seperti BOSNAS dan BOSDA,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi beberapa sekolah swasta di Kutim seperti sekolah Muhammadiyah, yang masih mengalami kekurangan peserta didik. Untuk itu, Darlis mendorong dilakukannya edukasi publik secara masif agar masyarakat memiliki perspektif baru tentang kualitas pendidikan di luar sekolah negeri.
“Perlu ada sosialisasi secara masif agar masyarakat tahu bahwa kualitas pendidikan tak hanya ada di sekolah negeri. Pemerintah berkewajiban membantu semua lembaga pendidikan, termasuk swasta,” jelasnya.
Sebagai langkah darurat, Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim tengah mempertimbangkan untuk menambah kapasitas ruang belajar dengan menaikkan jumlah siswa per kelas. Wacana tersebut masih dikaji secara teknis.
“Pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas sedang dirancang untuk menjawab kebutuhan di wilayah Kutim. Ini bentuk komitmen Pemprov dalam memperluas akses pendidikan,” tandasnya.
Selain rencana jangka panjang berupa pembangunan sekolah baru di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, peningkatan kapasitas sekolah negeri yang sudah ada juga akan menjadi prioritas. Namun, Darlis mengingatkan agar kebijakan ini tidak menyingkirkan peran sekolah swasta yang juga berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan