EXPRESI.co, SAMARINDA – Peran perempuan dalam industri media masih terpinggirkan. Hal itu menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, yang menilai bahwa selama ini perempuan belum mendapat porsi setara dalam proses pengambilan keputusan strategis di ruang redaksi.
Menurut Yenni, problem utama bukan terletak pada kuantitas tenaga kerja perempuan di media, melainkan pada seberapa besar pengaruh mereka dalam menentukan arah pemberitaan.
“Persoalannya bukan hanya tentang jumlah perempuan yang bekerja di media, tapi juga seberapa besar peran dan pengaruh mereka dalam menentukan arah pemberitaan,” terang Yenni.
Ia menyayangkan masih kuatnya dominasi laki-laki di jajaran manajerial redaksi, yang menurutnya secara tidak langsung mempersempit peluang perempuan untuk tampil sebagai penggerak utama dalam jurnalisme. Budaya patriarkal dan stereotip gender, lanjutnya, masih menjadi penghalang sistemik yang sulit diurai.
“Ketika ruang redaksi minim perspektif perempuan, maka jangan heran kalau isu-isu perempuan kerap luput atau bahkan disampaikan dengan bias,” tambahnya.
Yenni menekankan bahwa media massa bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga pembentuk opini dan pola pikir masyarakat. Ketimpangan gender di balik layar, katanya, akan berdampak langsung pada narasi publik yang disampaikan kepada masyarakat luas.
Sebagai solusi, ia mengusulkan kerja sama lintas sektor antara perusahaan media, lembaga pendidikan jurnalistik, dan pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya membangun kebijakan internal media yang berpihak pada kesetaraan gender, pelatihan kepemimpinan bagi jurnalis perempuan, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif.
“Perempuan tidak butuh perlakuan istimewa, hanya kesempatan yang sama. Jika media bisa mencerminkan keragaman dan keadilan, maka publik pun akan mendapat informasi yang lebih sehat dan berimbang,” tegas Yenni.
Lebih jauh, ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk bersama-sama mendorong perubahan paradigma dalam melihat perempuan di ruang publik, khususnya dalam industri media.
“Media yang adil terhadap perempuan adalah media yang adil terhadap semua,” pungkasnya.
Dengan pernyataannya ini, Yenni berharap muncul kesadaran kolektif untuk membuka ruang lebih besar bagi perempuan, agar mereka tidak lagi hanya tampil sebagai pelengkap, melainkan sebagai pengambil kebijakan yang menentukan arah masa depan informasi di negeri ini. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan