EXPRESI.co, MAKASSAR – Menjelang Ramadan 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada dua wajah neraca pangan. Di satu sisi, stok beras melimpah. Di sisi lain, sejumlah komoditas dapur justru berada dalam kondisi defisit.
Dalam forum High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan TP2DD di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 13 Februari 2026 lalu, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengatakan ketahanan stok beras per Desember 2025 mencapai 561 hari. Jagung tercatat 29 hari. Angka ini memberi kesan aman.
Namun gambaran itu berubah ketika melihat komoditas lain. Kedelai tercatat minus tujuh hari, bawang putih minus 26 hari, dan cabai rawit hanya memiliki ketahanan lima hari. “Ini mengindikasikan tekanan harga berpotensi meningkat apabila inflasi bulanan tetap tinggi secara konsisten,” ujar Fatmawati.
Cabai rawit menjadi indikator paling sensitif. Komoditas ini sebelumnya berperan menahan inflasi, tetapi kini justru menunjukkan tren kenaikan harga di sejumlah wilayah. Analisis harga awal Februari 2026 menunjukkan beberapa komoditas telah melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).
Tekanan tersebut tercermin pada data inflasi yang dikutip dari laman Pemprov Sulsel. Januari 2026 mencatat inflasi 0,47 persen secara bulanan, sedikit lebih rendah dari Desember 2025 sebesar 0,49 persen. Namun secara tahunan, inflasi Sulsel mencapai 4,11 persen (year on year). Angka year to date 0,47 persen juga lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 yang justru minus 0,75 persen.
Komoditas penyumbang inflasi masih didominasi bahan pangan seperti beras, aneka cabai, telur ayam ras, serta ikan bandeng, layang, dan cakalang. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ketika permintaan meningkat, tekanan harga berpotensi semakin kuat.
Pemerintah daerah merespons dengan mendorong optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di 24 kabupaten/kota. Kerja sama antar daerah juga diperkuat guna menutup kesenjangan antara wilayah surplus dan defisit.
Namun efektivitas intervensi kerap ditentukan oleh kecepatan distribusi dan pengendalian arus keluar komoditas. Dalam konteks Sulsel sebagai daerah produsen, perpindahan pasokan ke luar wilayah bisa menjadi faktor yang mempercepat kelangkaan di tingkat lokal.
Di tengah tekanan neraca pangan, pemerintah juga menekankan percepatan digitalisasi transaksi daerah untuk memperkuat ekonomi dan akuntabilitas. Sulsel bahkan tercatat tiga tahun berturut-turut meraih predikat juara nasional TP2DD. Meski begitu, bagi masyarakat, indikator paling konkret tetap harga bahan pokok di pasar tradisional.
Ramadan tinggal menghitung pekan. Surplus beras memberi bantalan, tetapi defisit pada komoditas pelengkap dapur berpotensi menjadi titik rawan. Neraca pangan Sulawesi Selatan kini bukan sekadar deret angka, melainkan cermin kesiapan daerah menjaga stabilitas harga di momen konsumsi tertinggi tahun ini. (Fn)
Tinggalkan Balasan