EXPRESI.co, MAKASSAR — Di tengah tumpukan 2.181 usulan program pembangunan 2026, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin justru melontarkan peringatan serius, dia temukan ada indikasi praktik transaksional di internal birokrasi Pemerintah Kota Makassar.
Pernyataan itu disampaikan Munafri dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis, 12 Februari 2026. Forum tersebut semula dirancang sebagai ajang sinkronisasi program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun arah pembahasan bergeser ketika Munafri menyinggung persoalan integritas.
“Saya hampir satu tahun mengamati. Ada praktik-praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Munafri di hadapan jajaran kepala perangkat daerah.
Ia bahkan menggunakan istilah “deep state” dan “state capture” untuk menggambarkan potensi pengaruh kelompok tertentu dalam memengaruhi arah kebijakan di lingkup pemerintah kota. Menurutnya, sebelum berbicara soal kolaborasi lintas dinas, pembenahan internal menjadi prasyarat utama.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” ujarnya.
Ribuan Usulan, Risiko Tersandera Kepentingan
Berdasarkan paparan Bappeda, total 2.181 usulan masuk dalam sistem perencanaan. Terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang masih dalam tahap sinkronisasi.
Secara kuantitas, angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi publik. Namun dalam pandangan Appi sapaan akrab WaliKota Munafri, besarnya jumlah usulan tak otomatis menjamin kualitas perencanaan.
Jika praktik transaksional dan ego sektoral benar terjadi, maka proses seleksi prioritas berisiko tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan riil masyarakat, melainkan kompromi kepentingan.
Dia menegaskan akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program dan membuka peluang pelibatan unsur nonpemerintah untuk melakukan pengecekan kegiatan. Ia juga menekankan percepatan digitalisasi sistem sebagai instrumen transparansi, meski mengakui belum semua perangkat daerah menerima perubahan itu secara terbuka.
Sinkronisasi atau Sekadar Formalitas?
Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam forum yang sama menekankan pentingnya keselarasan program dengan visi pembangunan kota. “Semua harus bergerak dalam satu irama,” ujarnya.
Namun pertanyaan yang mengemuka, apakah irama tersebut benar-benar sejalan, atau masih tersendat di level implementasi?
Sejumlah program prioritas dipaparkan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas dan penguatan layanan disabilitas, peningkatan akses air bersih dan sanitasi di kawasan pesisir, pengendalian banjir, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan koperasi berbasis digital.
Di sektor kesehatan, terdapat usulan peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang serta penyusunan standar operasional prosedur ramah disabilitas. Sementara Dinas Pekerjaan Umum memfokuskan pada drainase dan infrastruktur dasar yang selama ini kerap menjadi sorotan publik saat musim hujan.
Daftar tersebut terdengar komprehensif. Namun tanpa indikator kinerja yang terukur dan pengawasan ketat, risiko tumpang tindih anggaran atau “double budgeting” tetap membayangi isu yang juga disinggung langsung oleh Munafri.
Munafri secara terbuka menyebut kepemimpinan diuji ketika laporan yang diterima pimpinan “terlalu manis”. Ia meminta agar para kepala perangkat daerah tidak membangun “kerajaan-kerajaan kecil” dan berani menerima kritik internal.
Sorotan juga diarahkan pada pengelolaan Makassar Creative Hub yang dinilainya belum maksimal meski menjadi program prioritas. Di sisi lain, ia menekankan isu kebersihan kota, penertiban baliho, serta pelaksanaan rutin program “Jumat Bersih” hingga tingkat RT. (Fn)
Tinggalkan Balasan