EXPRESI.co, SAMARINDA – Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada Senin (1/7/2025), suara kritis terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menggema. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara menilai, peringatan ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, memyebut masih marak tindakan represif aparat saat menangani unjuk rasa dan kegiatan sipil. Kata dia, sejumlah insiden belakangan ini memperlihatkan wajah kepolisian yang belum sepenuhnya berpihak pada pendekatan humanis.
“Semangat Bhayangkara jangan berhenti di panggung seremonial dan pujian. Ini harus menjadi cermin untuk melihat ke belakang, adakah yang keliru dalam cara kita menjaga keamanan dan demokrasi?” ujar Putra, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, aparat seharusnya menjadi pelindung hak-hak sipil, bukan malah menjadi ancaman. Ia menegaskan, masih banyak mahasiswa, buruh, bahkan masyarakat adat yang menjadi korban pendekatan berlebihan oleh oknum kepolisian saat menyampaikan aspirasi.
“Reformasi Polri jangan hanya jadi jargon di spanduk dan sambutan. Kami ingin melihat wajah kepolisian yang ramah terhadap rakyat, bukan hanya tajam terhadap perlawanan,” tegasnya.
Putra juga menyebut bahwa komitmen terhadap demokrasi tidak bisa setengah hati. Dalam negara hukum, kata dia, kebebasan berekspresi harus dijamin dan dihormati, bukan dibungkam atas nama ketertiban semu.
Sebagai organisasi kemahasiswaan, HMI menegaskan akan terus berada di garda terdepan dalam mengawal reformasi kepolisian. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong perubahan institusional di tubuh Polri agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan.
“Momen HUT Bhayangkara ke-79 ini harusnya bykan peringatan semata. Tapi harus jadi momentum untuk memperbaiki, berbenah, dan untuk memastikan bahwa Polri benar-benar menjadi pengayom, bukan momok bagi rakyat,” katanya.
Putra berharap, ke depan Polri bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik. Bukan karena wibawa bersenjata, melainkan karena keberanian untuk berubah dan berpihak pada kebenaran.
“Polri harus jadi mitra rakyat. Bukan alat kekuasaan, tapi penjaga keadilan,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan