EXPRESI.co, SAMARINDA – Keterbatasan fasilitas kesehatan di RSUD Panglima Sebaya kembali menjadi perhatian serius, kali ini dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki. Ia menyoroti belum tersedianya alat CT scan di rumah sakit tersebut sebagai masalah krusial yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam pernyataannya, Hartono menekankan pentingnya alat CT scan sebagai bagian dari pelayanan dasar yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menilai, kondisi pasien kerap menjadi lebih buruk hanya karena harus menempuh perjalanan jauh ke kota lain untuk pemeriksaan lanjutan.
“Warga Paser sampai hari ini masih harus dirujuk ke Balikpapan untuk pemeriksaan CT scan. Ini bukan hanya menyulitkan dari sisi biaya, tetapi juga mengancam keselamatan dalam situasi darurat,” ujarnya, Senin (7/7).
Ia menambahkan, absennya fasilitas ini tidak sekadar menunjukkan kekurangan alat medis, melainkan mempertegas ketimpangan pelayanan kesehatan di wilayah Kalimantan Timur. Hartono membandingkan kondisi tersebut dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang bahkan sudah memiliki RS Hermina dan sedang mengusulkan pengadaan CT scan melalui APBD 2025.
Melihat ketimpangan itu, Hartono mendesak agar Pemprov Kaltim segera merealisasikan pencairan bantuan keuangan (bankeu) untuk pengadaan alat CT scan di RSUD Paser.
“Bankeu harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Jangan sampai daerah yang lebih tertinggal justru tertinggal semakin jauh hanya karena persoalan teknis dan administratif,” tegasnya.
Hartono menyampaikan bahwa Komisi IV akan aktif mengawal proses anggaran hingga benar-benar terealisasi. Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh sebatas wacana politik atau retorika belaka, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
“Kalau kita bicara tentang keadilan sosial, maka fasilitas dasar seperti CT scan di rumah sakit daerah adalah wujudnya. Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan pokok pelayanan publik,” tutup Hartono.
Dengan desakan ini, Komisi IV berharap Pemprov Kaltim lebih responsif terhadap kondisi rumah sakit di daerah, demi memastikan setiap warga mendapat akses kesehatan yang layak dan setara, tanpa terkecuali. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan