EXPRESI.co, KUTAI BARAT – Jalan poros penghubung Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) akhirnya mendapat perhatian langsung dari pimpinan daerah tertinggi Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Jumat (20/6), dalam rangka memastikan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas nyata.
Peninjauan ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Rudy, yang menempatkan pembangunan jalan sebagai salah satu isu strategis, mengingat pentingnya akses darat ini sebagai jalur logistik, konektivitas antarwilayah, dan akses ke Mahakam Ulu serta Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jalan ini bukan hanya penghubung antarwilayah, tapi jalur vital. Kami di DPRD akan terus mengawal agar pembangunan infrastruktur ini mendapat perhatian maksimal,” ujar Hasanuddin Mas’ud, menegaskan dukungan penuh legislatif terhadap langkah eksekutif.
Di sepanjang perjalanan darat dari Samarinda menuju Barong Tongkok, kerusakan jalan tampak masih menjadi keluhan utama warga. Minimnya perbaikan di ruas-ruas tertentu memperkuat urgensi pembenahan infrastruktur di wilayah pedalaman Kaltim.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, jalan poros Kukar–Kubar akan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2030. Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar status kewenangan jalan tidak menjadi penghalang aksi cepat.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Jalan ini menyangkut akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Saya dan Ketua DPRD sepakat, ini harus jadi prioritas bersama,” tegas Gubernur.
Dalam kunjungan ini, Rudy Mas’ud turut didampingi istri, Hj Sarifah Suraidah Harum, yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI, serta sejumlah kepala dinas dan pejabat teknis dari lingkungan Pemprov Kaltim.
Kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan langkah konkret membuka jalan bagi perencanaan yang lebih tajam, terukur, dan berpihak kepada masyarakat di kawasan hulu Kaltim. Baik eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa pembangunan tidak bisa menunggu—harus bergerak sekarang. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan