EXPRESI.co, SAMARINDA – Program pembiayaan pendidikan gratis melalui kebijakan Gratispol milik Pemprov Kalimantan Timur dinilai telah memberikan kemudahan besar bagi masyarakat, termasuk untuk pendidikan dokter spesialis. Namun demikian, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
“Ada rumusannya di Pergub. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara soal Gratispol kadang kita berpikir bahwa sebelum ada program Gratispol itu, para orang tua yang memang sudah mampu. Tapi begitu ada Gratispol seolah-olah semuanya ingin dibiayai, termasuk pendidikan dokter itu” ujar Sarkowi.
Ia menilai, kehadiran program pembiayaan dari pemerintah semestinya dimaknai sebagai bentuk bantuan, bukan sebagai pengganti total tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya.
“Masa untuk anak kita, sama sekali kita tidak mau keluar biaya? Kan begitu. Maksud saya, adil itu kan tidak harus merata juga. Kalau kita jadi orang tua, oke, pemerintah membantu, memberikan bantuan. Tapi paling tidak, orang tua juga jangan semua diserahkan ke pemerintah,” tegasnya.
Sarkowi mencontohkan situasi konkret di mana besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melebihi batas atas yang ditanggung program. Menurutnya, wajar jika orang tua tetap turut menanggung sebagian biaya.
“Sama misalnya kalau batas atasnya UKT lima juta, ternyata UKT-nya enam juta. Masa nambahin satu juta tidak mau? Kalau belum ada program pemerintah, dia harus bayar enam juta. Sekarang cuma bayar satu juta. Jadi proses penyadaran itu penting juga bagi orang tua,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemahaman bersama bahwa keberhasilan pendidikan, termasuk untuk dokter spesialis, adalah tanggung jawab kolektif—bukan semata-mata beban pemerintah.
“Bahwa orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya, termasuk menyekolahkan anaknya. Jangan kemudian ini seolah-olah dari sisi pembiayaan, dia lepas tangan sama sekali. Ya tidak lah,” tandasnya.
Menurut Sarkowi, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan keluarga adalah kunci keberhasilan program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Kaltim yang masih kekurangan tenaga medis di wilayah pedalaman dan terluar, ia berharap pola rekrutmen dan pembiayaan pendidikan dokter juga melibatkan kesadaran bersama.
“Secara pendidikan itu kan tanggung jawab semua. Pemerintah punya tanggung jawab, orang tua punya tanggung jawab, perguruan tinggi juga punya tanggung jawab,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan