EXPRESI.co, SAMARINDA – Di tengah geliat ekonomi dan meningkatnya aktivitas logistik sebagai dampak langsung dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perhatian publik justru tertuju pada salah satu kawasan strategis penyangga: PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Meski berstatus simpul penting distribusi barang di Kalimantan Timur, kondisi jalan menuju kawasan ini dinilai jauh dari layak.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan. Ia menyebut bahwa keluhan mengenai kerusakan akses jalan ke KKT bukan hal baru. Sudah lama para pelaku usaha dan sopir angkutan logistik mengeluhkan hal ini, namun belum ada langkah konkret dari pihak terkait.
“Ini bukan soal jalan berlubang biasa. Kita bicara soal akses vital ekonomi yang dibiarkan rusak. Statusnya jalan nasional, tapi dampaknya langsung ke daerah,” ujar Firnadi.
Politisi PKS itu menekankan perlunya koordinasi yang lebih serius antara pemerintah provinsi, DPRD, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar masalah ini segera tertangani, bukan hanya menjadi bahan diskusi tanpa realisasi.
Namun bagi Firnadi, problematika kawasan KKT tak berhenti pada infrastruktur semata. Ia juga menyoroti peran tenaga kerja lokal yang dinilai masih sangat minim dalam operasional terminal tersebut. Menurutnya, KKT sebagai bagian dari kemitraan antara Perusda MBS dan Pelindo seharusnya dapat menjadi motor pemberdayaan sumber daya manusia lokal.
“SDM kita jangan cuma jadi penonton. Manajemen KKT harus mulai memprioritaskan rekrutmen lokal dan siapkan pelatihan berbasis teknologi agar daya saing tenaga kerja daerah meningkat,” tegasnya.
Meskipun kontribusi KKT terhadap pendapatan asli daerah (PAD) diakui cukup signifikan, Firnadi menilai sudah waktunya orientasi pembangunan beralih dari sekadar angka kontribusi ke dampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan secara adil dan merata.
“Kami di DPRD mendukung pertumbuhan logistik dan investasi, tapi kami juga punya tanggung jawab menjaga agar pertumbuhan itu inklusif dan adil. Tidak bisa dibiarkan berkembang sepihak,” katanya.
Tak hanya itu, ia turut mendorong penambahan fasilitas pendukung logistik seperti gudang terpadu, terminal bongkar muat, hingga pusat distribusi modern. Ia menyebut langkah ini penting untuk menjadikan Balikpapan sebagai tulang punggung rantai pasok nasional, terutama dalam mendukung kebutuhan IKN ke depan.
“Jangan sampai kita jadi simpul logistik nasional tapi masyarakat sekitar tak merasakan efeknya. Kami ingin keberadaan KKT berbanding lurus dengan kualitas hidup warga,” tandas Firnadi.
Firnadi pun memastikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus mengawal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan seluruh mitra strategisnya, tak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan