EXPRESI.co, SAMARINDA – Ide untuk memindahkan aktivitas angkutan batu bara dari jalan raya ke jalur sungai kembali mencuat ke permukaan. Usulan yang digagas langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ini dinilai sebagai langkah strategis demi menyelamatkan infrastruktur jalan yang selama ini jadi korban kendaraan bertonase besar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menjadi salah satu pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai jalur alternatif hauling memang bukan konsep baru, namun tetap sangat relevan dengan kondisi Kaltim saat ini.
“Ini opsi yang realistis. Jalan negara rusak terus karena dipaksa menanggung beban yang bukan peruntukannya. Maka memakai sungai bisa jadi solusi logis,” ujar Firnadi.
Firnadi menyoroti kondisi jalan-jalan utama di Kaltim yang kerap kali baru selesai diperbaiki namun kembali rusak dalam waktu singkat. Ia menilai, penggunaan jalan umum oleh truk tambang raksasa sebagai bentuk pemaksaan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
“Baru selesai diperbaiki, sudah hancur lagi. Jalan kita bukan untuk truk tambang raksasa, tapi tetap saja dipaksa. Ini persoalan yang terus berulang dari dulu,” ucapnya.
DPRD Kaltim sendiri, kata Firnadi, sebenarnya telah sejak lama menyuarakan dua solusi alternatif. Yakni dengan membatasi tonase kendaraan tambang di jalan umum, serta mendorong perusahaan untuk membangun jalur hauling khusus. Namun realisasi di lapangan masih jauh dari harapan karena lemahnya pengawasan dan kepatuhan perusahaan.
“Aturan soal jalur khusus itu sudah ada. Tapi pelaksanaannya lemah. Pengawasan tidak maksimal, dan perusahaan banyak yang belum patuh,” katanya.
Walaupun Firnadi mengapresiasi gagasan penggunaan jalur sungai, ia juga mengingatkan bahwa opsi ini tetap memerlukan kajian mendalam. Dari sisi teknis maupun dampak sosial dan lingkungan, menurutnya harus dikaji secara cermat sebelum diterapkan.
“Kalau jalur sungai dipilih, berarti perlu kajian baru lagi. Apakah jalurnya cukup aman? Bagaimana efeknya ke lingkungan dan transportasi masyarakat? Itu semua harus dikaji,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak legislatif masih menanti rincian teknis dan kebijakan lanjutan dari Pemprov Kaltim terkait rencana tersebut. Firnadi menegaskan pentingnya keseriusan dan konsistensi dalam eksekusi, agar ide besar ini tidak sekadar menjadi wacana belaka.
“Yang penting, jangan hanya berhenti di ide. Kita ingin ada tindakan nyata, dan skema yang bisa dijalankan secara konsisten di lapangan,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan