EXPRESI.co, SAMARINDA – Gagasan besar tentang pendidikan gratis 12 tahun secara nasional kembali menjadi perbincangan hangat, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menegaskan kembali hak setiap warga negara atas pendidikan. Namun, di tengah optimisme terhadap kebijakan ini, muncul pula sejumlah catatan kritis, salah satunya dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan.
Bagi Fadly, langkah ini memang sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya perlu dicermati secara serius, terutama dari sisi kesiapan fiskal dan dampaknya terhadap lembaga pendidikan non-negeri.
“Secara prinsip kita mendukung hak pendidikan yang dijamin negara. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah benar-benar siap menanggung pembiayaan secara menyeluruh jika ini diterapkan secara nasional?” ungkapnya.
Ia menggarisbawahi potensi beban anggaran yang sangat besar jika kebijakan ini dijalankan tanpa perhitungan matang. Terlebih lagi jika sebagian tanggung jawab didelegasikan ke pemerintah daerah, yang anggarannya terbatas dan harus dibagi dengan program strategis lainnya.
Menyoroti kebijakan serupa yang telah diterapkan di Kalimantan Timur, Fadly menyinggung program “Gratis Pol” yang mencakup pembiayaan pendidikan hingga perguruan tinggi. Menurutnya, walaupun layak diapresiasi, kebutuhan anggaran untuk program tersebut sangat besar.
“Gubernur Kaltim sudah mengambil langkah maju dengan menggratiskan hingga perguruan tinggi. Tapi kita tahu, biaya untuk itu sangat besar. Jika skema nasional diterapkan tanpa kesiapan matang, risikonya ketimpangan pelaksanaan di daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti bagaimana keberadaan sekolah swasta juga terancam oleh kebijakan ini. Menurut Fadly, pendidikan swasta telah menjadi mitra penting negara dalam menyediakan layanan pendidikan alternatif dan berkualitas, yang kerap menawarkan keunggulan dari sisi metode hingga fasilitas.
“Kalau seluruh pembiayaan ditanggung negara, lalu bagaimana sekolah swasta bertahan? Padahal mereka sudah punya kontribusi besar dan seringkali menawarkan pendekatan pendidikan yang berbeda dan unggul,” katanya.
Fadly menambahkan bahwa banyak sekolah swasta justru menjadi pilihan utama orang tua karena kualitasnya yang dinilai lebih baik daripada sekolah negeri. Dalam konteks itu, penting untuk tetap memberikan ruang kepada masyarakat agar bisa menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Banyak orang tua memilih sekolah swasta karena kualitas. Kalau semuanya digratiskan tapi standar kualitasnya rata-rata, justru kita menurunkan mutu pendidikan secara keseluruhan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keberagaman dalam ekosistem pendidikan.
“Negara memang harus hadir menjamin akses pendidikan, tapi sekolah swasta juga harus tetap mendapat ruang untuk tumbuh. Jangan sampai kita kehilangan keseimbangan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan kompetitif,” tutup Fadly. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan