Expresi.co – Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Kota Bontang menjadi perhatian DPRD setempat. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta pemerintah segera mengidentifikasi penyebab terganggunya distribusi agar pasokan kembali normal dan tidak terus membebani masyarakat.
Menurut Andi Faizal, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi elpiji bersubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan.
“Kami meminta Disperindagkop segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar distribusi kembali lancar,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Ia menegaskan pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di satu titik, melainkan harus mencakup seluruh jalur distribusi, mulai dari agen, pangkalan hingga pengecer. Dengan sistem pengawasan yang berjalan optimal, ketersediaan stok dapat terjaga dan harga jual kepada masyarakat tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Andi Faizal menilai lonjakan harga yang terjadi di lapangan menjadi indikasi adanya persoalan yang harus segera dibenahi. Menurutnya, apabila distribusi berlangsung normal, harga elpiji bersubsidi tidak semestinya mengalami kenaikan yang signifikan.
“Kalau distribusinya berjalan baik, harga tentu tidak akan melampaui batas yang sewajarnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyusul banyaknya laporan warga yang mengaku kesulitan memperoleh gas melon dalam beberapa hari terakhir. Selain stok yang terbatas di sejumlah pangkalan dan pengecer, harga elpiji 3 kilogram bahkan dilaporkan mencapai sekitar Rp40 ribu per tabung.
Kondisi tersebut memaksa masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha mikro, berkeliling mencari tabung gas yang masih tersedia.
Melihat situasi itu, Andi Faizal meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi. Ia juga mengingatkan perlunya mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan penyaluran maupun praktik penimbunan yang dapat memperparah kelangkaan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan agar pengawasan distribusi elpiji bersubsidi lebih efektif.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat yang berhak bisa memperoleh elpiji 3 kilogram dengan harga sesuai ketentuan,” pungkasnya. (Adv)
Tinggalkan Balasan