EXPRESI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti minimnya perhatian terhadap sektor pertanian dan perikanan di Kutai Barat (Kubar), khususnya di kawasan pesisir Mahakam yang dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.
Menurut Ekti, kawasan pesisir Mahakam yang meliputi lima kecamatan kaya sumber daya perikanan, serta wilayah seperti Bongan dan Linggang Bigung yang mengandalkan pertanian, masih kekurangan dukungan kebijakan dan anggaran.
“Potensi ada, tapi perhatian minim. Sektor ini jangan cuma jadi jargon dalam pidato pembangunan,” ujar Ekti.
Ia menilai, tidak adanya regulasi khusus membuat pembangunan sektor pertanian dan perikanan bergantung pada kebijakan kepala daerah yang bersifat situasional. Berbeda dengan sektor pendidikan dan kesehatan yang telah diatur memiliki porsi anggaran tetap dalam APBD.
“Kalau pendidikan punya anggaran wajib, kenapa pertanian tidak? Ini soal keberlangsungan hidup petani kita,” tegasnya.
Ekti pun mendorong DPRD Kaltim menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan penguatan pertanian serta perikanan, dengan mengacu pada praktik baik di provinsi lain seperti Jawa Tengah.
Selain itu, ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta untuk memodernisasi sektor pertanian dan perikanan, baik melalui penyediaan alat, pelatihan, hingga perluasan akses pasar.
“Jangan cuma andalkan potensi, kita butuh peta jalan pembangunan sektor ini dalam RPJMD 2024–2029,” katanya.
Ekti menyebut penguatan dua sektor ini penting untuk menyerap tenaga kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Kita bisa mulai dari Kubar sebagai model. Tapi harus ada regulasi, keberpihakan, dan pengawasan yang serius,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan