EXPRESI.co, SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil Kalimantan Timur. Namun hingga pertengahan 2025, dari 10 kabupaten/kota, baru Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjalankan program ini.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kesiapan satu daerah saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan dasar masyarakat Benua Etam.
“Ada 9 daerah yang siap menjalankan sekolah rakyat, dan ini harus menjadi perhatian serius. Karena kita enggak bisa bergantung dengan Samarinda saja,” kata Darlis.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus segera turun tangan dan aktif mendorong percepatan kesiapan di daerah lainnya. Ia menilai Sekolah Rakyat merupakan jalur pendidikan alternatif yang relevan, khususnya bagi warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Program Kemensos soal sekolah rakyat ini dapat membuka akses baru bagi anak-anak Kaltim yang selama ini terhalang dengan biaya, serta jarak lokasi dari rumahnya. Jadi, sekolah rakyat tak hanya bangunan atau kurikulum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Darlis menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian agar pelaksanaan program berjalan maksimal di lapangan. Ia mengusulkan adanya kolaborasi konkret antara Kemensos dan Kementerian Pendidikan, sehingga program ini tidak tumpang tindih secara administratif maupun implementatif.
“Kita berharap Pemprov Kaltim bisa mendampingi daerah-daerah yang belum siap, agar syaratnya terpenuhi. Kita tidak ingin daerah yang lain belum memenuhi syarat karena kurang perhatian,” imbuhnya.
DPRD Kaltim menyatakan siap mendukung langkah strategis Pemprov dalam memfasilitasi percepatan program Sekolah Rakyat. Harapannya, seluruh anak-anak di Kalimantan Timur dapat menikmati akses pendidikan yang setara, tanpa dibatasi oleh letak geografis dan keterbatasan ekonomi. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan