EXPRESI.co, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mulai membahas secara mendalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi.
Dalam pembahasan yang dipimpin Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, perhatian utama tertuju pada dua program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni GratisPol dan JosPol, yang menjadi fondasi utama dalam visi-misi kepala daerah terpilih.
Anggota Pansus, Agusriansyah Ridwan, menyebutkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membedah aspek teknis dan implementasi kedua program prioritas tersebut.
“Ada empat poin besar yang kami dalami hari ini, semuanya berkaitan erat dengan implementasi GratisPol dan JosPol, yang menjadi prioritas utama dalam visi dan misi kepala daerah,” ujar Agusriansyah.
GratisPol dirancang sebagai program pendidikan dan kesehatan gratis yang mencakup jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi serta pelayanan kesehatan tanpa biaya. Sementara JosPol menargetkan kelompok rentan dengan pendekatan layanan sosial yang lebih terintegrasi dan menjangkau.
Agusriansyah menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan kedua program tersebut agar tidak menimbulkan persoalan administratif atau hukum di kemudian hari.
“Program ini harus kokoh secara yuridis. Regulasi adalah benteng utama agar dalam pelaksanaan nanti tidak ada celah hukum,” tegasnya.
Selain aspek legalitas, ia juga menyoroti perlunya pendekatan sosial yang lebih menyeluruh, khususnya bagi wilayah-wilayah terluar dan terpencil yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
“Untuk pendidikan gratis di SMA dan SMK, kita tidak cukup bicara soal biaya. Akses fisik tetap menjadi tantangan. Salah satu solusinya adalah pembangunan asrama atau boarding school di daerah-daerah sulit,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa pembahasan RPJMD akan terus bergulir dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan tokoh masyarakat. Menurutnya, dokumen perencanaan lima tahunan ini tidak boleh sekadar menjadi alat pemenuhan janji politik, melainkan benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat Kaltim.
“Kita ingin RPJMD ini mampu menjawab kebutuhan yang riil, bukan sekadar janji kampanye,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan