EXPRESI.co, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam agar meningkatkan komitmen dalam pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial (CSR), dan ketenagakerjaan. Menurutnya, tiga aspek ini masih belum maksimal, meskipun sebagian perusahaan telah mengantongi berbagai penghargaan.
“Banyak perusahaan memang sudah mendapat penghargaan lingkungan. Tapi di lapangan, kami justru menerima banyak laporan dari masyarakat soal lemahnya penanganan,” ujar Darlis.
Ia menyebutkan, laporan masyarakat bukan tanpa dasar. Persoalan seperti banjir yang makin meluas, sungai yang tersumbat, serta reklamasi pascatambang yang belum tuntas masih menjadi sorotan.
“Normalisasi sungai, reklamasi, dan penanganan banjir harus menjadi perhatian. Ini bukan hal sepele,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Salah satu kekhawatiran Darlis adalah posisi instalasi pengolahan limbah (waste treatment plant/WTP) yang dinilai terlalu dekat dengan bibir sungai. Meski dinyatakan aman oleh pihak perusahaan, potensi pencemaran tetap dinilainya tinggi.
“Kami ingin cek langsung. Inspeksi lapangan akan kami agendakan dalam waktu dekat,” tandasnya.
Di sektor CSR, Darlis menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Padahal, banyak perusahaan telah lama beroperasi di Kaltim.
“Kami cukup kaget dan kecewa. Dana CSR untuk beasiswa ternyata tidak sebanding dengan kapasitas produksi perusahaan,” sesalnya.
Meskipun tidak ada aturan baku soal nominal dana CSR, Darlis menilai perlu adanya proporsi yang sesuai dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
“CSR pendidikan sebaiknya diarahkan ke pos yang benar-benar dibutuhkan, seperti biaya hidup mahasiswa. Itu bentuk kolaborasi positif,” jelasnya.
Di bidang ketenagakerjaan, ia turut menyoroti argumen klasik yang kerap dilontarkan perusahaan terkait minimnya tenaga kerja lokal yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi.
“Tidak bisa lagi berdalih soal keterbatasan skill. Kalau memang kurang, perusahaan harus hadir dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri,” tegasnya.
Lebih jauh, Darlis menyatakan bahwa semua masukan ini bukan semata bentuk kritik, melainkan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan kehadiran perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Seluruh masukan ini akan jadi bahan evaluasi. Kami juga akan menjadwalkan kunjungan lanjutan ke beberapa perusahaan untuk membahas isu-isu ini bersama manajemen,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan