EXPRESI.co, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyampaikan kritik tajam atas besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang tercatat melebihi Rp2 triliun.
Menurut politisi PKB tersebut, tingginya Silpa mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Ia menilai bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Ini angka yang tidak kecil, dan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Damayanti mencontohkan kondisi sekolah-sekolah di Balikpapan yang masih minim fasilitas dan ruang belajar yang layak. Menurutnya, anggaran yang tidak terserap bisa berarti tertundanya hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perencanaan anggaran oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD). “Perencanaan yang tidak realistis akan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat. Anggaran harus dirancang dengan matang dan eksekusi yang tepat,” tambahnya.
Untuk menghindari berulangnya Silpa dalam jumlah besar, Damayanti menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta penetapan program prioritas yang akurat dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai ini jadi pola yang berulang setiap tahun. Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan