EXPRESI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program pendidikan unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni GratisPol. Meski program tersebut menawarkan solusi jangka panjang bagi pemerataan akses pendidikan, Ananda menilai bahwa kurangnya sosialisasi membuat manfaatnya belum dirasakan secara merata.
Dalam berbagai kunjungan ke daerah-daerah pelosok Kaltim, Ananda menemukan fakta bahwa tidak sedikit warga masih bingung membedakan GratisPol dengan program Beasiswa Kaltim Tuntas yang lebih dahulu dikenal publik. Ketiadaan informasi yang jelas turut memicu kebingungan warga terkait prosedur, kriteria, hingga bentuk bantuan yang bisa mereka akses.
“Program GratisPol sebenarnya punya potensi besar. Tapi kalau warga tidak paham cara mengaksesnya, yang terjadi bukan keadilan pendidikan, tapi malah ketimpangan informasi,” ucap Ananda.
Bagi Ananda, kesuksesan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipahami dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini sangat penting, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan infrastruktur digital.
“Ini bukan sekadar ganti nama atau skema. Kita bicara nasib pelajar di pelosok, yang mungkin tidak punya akses internet atau informasi dari dinas. Kalau sosialisasinya tidak masif dan merata, maka yang tahu duluan akan lebih diuntungkan,” tambahnya.
Ia pun menegaskan bahwa GratisPol harus menjadi instrumen utama pemerataan pendidikan di Kaltim, bukan malah menciptakan kesenjangan baru antara masyarakat yang memiliki akses informasi dan yang tidak. Karena itu, strategi komunikasi dan edukasi publik menjadi kunci utama yang tidak boleh diabaikan.
“GratisPol ini harus jadi alat pemerataan pendidikan, bukan malah menimbulkan jurang baru antara yang tahu dan yang tidak. Edukasi publik itu wajib hukumnya dalam kebijakan sebesar ini,” tegasnya.
Sebagai catatan, program GratisPol telah digulirkan dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp795 miliar. Dana ini mencakup bantuan pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga pascasarjana. Namun demikian, besarnya anggaran tersebut, menurut Ananda, harus disertai dengan sistem distribusi informasi yang menyeluruh dan inklusif.
“Jangan sampai yang jauh dari pusat informasi jadi kelompok yang tertinggal. Kita ingin semua anak Kaltim punya kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan